Kejati Sita Rp 13 Miliar dari 4 Tersangka Kasus Peremajaan Kelapa Sawit

Bengkulu - Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp13 milliar atas dugaan kasus replanting (peremajaan) kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Selain menyita barang bukti, jaksa juga menetapkan empat orang tersangka.

Masing-masing tersangka yakni AS, TT, S dan P, mereka merupakan kelompok tani Rindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara yang dalam gelar perkara diduga melakukan pemalsuan dokumen penerima bantuan program tanam tumbuh ulang atau peremajaan yang diperuntukan bagi petani kelapa sawit. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Heri Jerman, saat pers rilis pada Kamis (21/7/2022).

"Untuk kasus replanting sudah ditetapkan empat tersangka dari kelompok tani, dan telah dilakukan penahanan," ujar Heri Jerman.

Ia juga menjelaskan, keempat tersangka yang berasal dari kelompok ini berdasarkan hasil penyidikan diduga telah melakukan pemalsuan dokumen penerima bantuan, yang mengakibatkan negara membayar pada penerima palsu yang dilakukan para tersangka.

"Kami berhasil menyita lebih kurang Rp13 miliar, uang dari kelompok tani, dan ini baru satu kelompok tani," sambungHeri.

Selanjutnya, kata Heri, jaksa masih menghitung kepastian kerugian negara, dan masih akan melakukan pengembangan adanya keterlibatan tersangka lain, termasuk bila ada keterlibatan oknum pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Baca Juga

Sekjen PDIP Hasto: Hutan Terbakar harus Direboisasi Tidak Boleh Dikonversi untuk Perkebunan

"Baru satu kelompok tani dengan empat tersangka yang terbukti melakukan pemalsuan penerima, dari 28 kelompok tani yang terlibat dalam kasus replanting ini, kasus ini masih terus kita dalami dan kemungkinan masih akan ada lagi tersangka lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengusut dugaan tindak pidana korupsi, bantuan replanting atau peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Program bantuan ini bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pengajuan bantuan itu dari kelompok tani, pada 2019 dan 2020, dengan total anggaran dana kurang lebih Rp150 miliar.

Penyidik tindak pidana khusus Kejati Bengkulu, menemukan indikasi adanya dugaan profil penerima bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukan termasuk tidak sesuai dengan petuntuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan. Penyidik telah meminta keterangan puluhan saksi termasuk mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara.