Mantan Bupati Kuansing Terbukti Bersalah, Divonis 5 Tahun 7 Bulan Penjara

Pekanbaru, Riau - Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia divonis 5 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp200 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rabu (27/7/2022). 

Vonis yang dibacakan hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, yaitu dengan tuntutan 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp400 juta.  

"Menyatakan Andi Putra terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Dengan ini memvonis Andi Putra 5 tahun 7 bulan penjara," kata Hakim Sidang, Dahlan, dalam putusannya, Rabu (27/7/2022).

Selain itu, Hakim Dahlan juga meminta Andi Putra membayar denda Rp200 juta subsider kurungan empat bulan. Terkait vonis yang dijatuhkan hakim Dahlan, Andi Putra menyatakan akan pikir-pikir pada putusan ini. 

Seperti diketahui, Andi Putra diduga terlibat kasus suap perizinan kebun sawit setelah menerima uang Rp500 juta. Selain itu, JPU juga menuntut Andi Putra membayar denda Rp400 juta subsider kurungan 6 bulan dan menuntut Andi Putra membayar uang pengganti Rp500 juta.

Tidak hanya itu, JPU menganggap Andi Putra tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, sehingga ia dituntut 8 tahun 6 bulan.

Kuasa hukum Andi Putra, Dody Fernando, memastikan politisi Golkar tersebut tak bersalah. "Prinsipnya kami meyakini apa yang telah dituduhkan kepada Andi Putra itu tidak terbukti. Terkait bantahan dari rekan-rekan Jaksa KPK itu akan kami sampaikan di nota pembelaan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Andi Putra tidak bersalah," ujar Dody.

Terkait uang Rp500 juta, menurut Dodi, itu tidak benar karena menurutnya, uang itu dipinjam pada 14 September, sedangkan rekomendasi baru diketahui 9 Oktober. “Ada rentang waktu 3 minggu, jadi tidak ada relevansinya pinjam-meminjam itu dengan suap perizinan," kata Dody.

Diketahui, Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. 

Andi Putra ditangkap setelah penyidik KPK mengendus dugaan janji-janji uang Rp1,5 miliar. Janji uang itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso. Di mana izin HGU harus diperpanjang dan telah diberi uang untuk memuluskan sebesar Rp700 juta secara bertahap.

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf (a) atau Pasal 12 Huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (man/wna)