Bersama Kementerian KLHK dan PUPR, Sinar Mas Bangun Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Sumatera Selatan

Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Sinar Mas, menandatangani nota kesepahaman pembangunan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berkapasitas 10 juta bibit per tahun. 

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono dengan Managing Director APP Sinar Mas, Suhendra Wiriadinata, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta.

Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan, Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 diharapkan tidak hanya dapat mencapai target dalam penurunan emisi GRK, namun juga sekaligus dapat dijadikan momentum untuk mempercepat proses peningkatan kualitas dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Siti menambahkan, dalam konteks dukungan dan aksi nyata terhadap upaya percepatan proses peningkatan tutupan hutan dan lahan dalam kerangka peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan dimaksud, salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang lebih masif dan terstruktur.

"Salah satu lokasi atau provinsi yang menjadi prioritas dibangunnya persemaian saat ini adalah provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki luas lahan kritis seluas 709.884 Ha, dengan komposisi lahan kritis berada didalam kawasan hutan seluas 347.034 Ha dan di luar kawasan hutan 362.851 Ha. Luasnya sasaran hutan dan lahan yang perlu dipulihkan ini, menjadi salah satu pertimbangan dari dibangunnya persemaian skala besar di provinsi Sumatera Selatan," ungkap Siti.

Program yang digagas oleh Presiden Jokowi ini, rencananya secara total akan membangun sebanyak 30 unit pusat persemaian serupa di seluruh Indonesia. Pembangunan persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang. Selain itu juga berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespon kondisi global.

Baca Juga

BPD Didorong Jadi Garda Terdepan Pengawasan MBG dan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.