Warga Meulaboh Keluhkan Parkir Liar di Aceh Barat, Dishub : Itu Preman Bukan Wewenang Kami

Aceh Barat, Aceh - Warga Aceh Barat mengeluh terhadap parkir yang terjadi di badan Jalan Gajah Mada, tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUD) CND Meulaboh.

Akibat parkir liar  yang dinilai sembarangan tersebut membuat penyempitan badan jalan. Sehingga membuat kemacetan yang sangat panjang.

Parahnya lagi jasa parkir untuk kendaraan roda empat di kawasan tersebut dipatok sebesar Rp5000 per mobil, dan kendaraan roda dua Rp2000 per mobil tanpa adanya bukti retribusi atau karcis yang tertera tarif parkir.

Tidak hanya itu dari pantauan tvonenews banyak kendaraan yang juga memarkirkan kendaraannya pada tanda larangan parkir.

Darman, salah seorang warga Aceh Barat menduga parkir di badan jalan depan RSUD CND Meulaboh merupakan parkir liar.

"Ini sepertinya parkir liar. Terus anehnya tidak ada jasa retribusi, dan harga parkir mencapai lima ribu per mobil. Saya juga mengalami itu," kata Darman.

Baca Juga

Pemerintah Daerah Diminta Peran Aktif Bangun Komunikasi ke Warga Terdampak Terkait Rencana Pembangunan Jembatan Enang-Enang Aceh

Darman menambahkan, saat dikutip biaya jasa parkir ia mencoba meminta retribusi parkir sebagai bukti tarif parkir, namun petugas parkir tidak bisa menunjukkannya.

Ia mengaku heran dengan sikap csetempat yang terkesan melakukan pembiaran. Harusnya, kata dia, sebagai instansi dengan leading sektor menjaga ketertiban dijalan umum tidak membiarkan adanya parkir liar.

Akan tetapi menurutnya, meski kondisi tersebut terjadi saban hari Dishub setempat seakan tak peduli.

"Kita harap aparat penegak hukum menelusuri apa sebab pembiaran ini, apa jangan-jangan ada petugas-petugas Dishub mendapat setoran," sebutnya.

Sementara itu, Dodi Bima Saputra Kepala Dinas Perbungan (Dishub) Kabupaten Aceh Barat mengatakan, parkiran liar yang marak di Jalan Gajah Mada liar dan kutipan dilakukan oleh preman.

"Itu liar, dulu pernah kita tertibkan, tapi kembali terulang, kalau ada kutipan berarti pungli, dan menjadi wewenang pihak polisi untuk memberantas mereka," tegas Dodi.

Dodi juga menambahkan, bentuk kutipan yang mereka (tukang pakir liar) adalah bentuk premanisme, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagi pihak.

"Itu premanisme, nanti kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menertibkan,” pungkasnya.(KHA/LNO)