Penghapusan Tenaga Honorer, Ribuan Guru Honorer di Madina Terancam Kehilangan Pekerjaan

Mandailing Natal, Sumatera Utara - Kebijakan pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer di lingkungan pemerintah mengancam nasib ribuan guru honorer di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. 

Pada perayaan Hari Guru ke-77 di lapangan Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan, guru honorer berharap supaya pemerintah daerah Kabupaten Madina memperjuangkan para guru lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K.

Di tengah kegembiraan perayaan Hari Guru tersebut, ternyata ratusan guru yang menjadi peserta upacara menyimpan duka yang sangat dalam. Betapa tidak, saat ini nasib mereka sudah di ujung tanduk. Mereka terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapuskan tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

Baca Juga

Diduga Lepas 15 Pekerja Tambang Emas Ilegal, Ditkrimsus Polda Sumut: Mereka Berperan sebagai Tukang Masak dan Pendukung Kegiatan Tambang

Salah satu guru honorer, Solahudin Rangkuti, mengaku pasrah jika pada penerimaan P3K tahun ini kembali tidak lulus. Solahudin Rangkuti mengaku, kali ketiga mengikuti seleksi P3K namun tidak kunjung berhasil.

"Saya sudah mengajar di SDN 094 Gunung Tua kurang lebih 13 tahun, yang ini sudah yang ketiga kalinya ikut seleksi. Saya berharap supaya lulus kali ini. Kalau tidak juga lulus berarti saya harus alih profesi. Di sekolah kami sudah ada penempatan guru P3K baru, jika saya tidak lulus, saya harus keluar karena guru di sekolah tersebut telah cukup,” keluh Solahudin Rangkuti di tengah merayakan HUT PGRI.

Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Madina, Defrion Caniago mengaku, pengurus PGRI Kabupaten Madina terus memperjuangkan dan menyuarakan nasib guru-guru, terutama guru honorer dan termasuk guru-guru honorer yang mengajar di sekolah swasta.

"Kita tidak pernah berhenti memperjuangkan kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, saat ini sedang ada proses perekrutan P3K, bagi guru honorer supaya mengikutinya. Jangan terpengaruh dengan iming-iming. Kita juga akan memperjuangkan guru honor swasta agar dapat mengikuti seleksi P3K,” terang Defrion Caniago.

Menyikapi persoalan guru honorer tersebut, Bupati Madina, Jafar Sukhairi Nasution, di sela-sela napak tilas ke sekolah-sekolah tempat Bupati menimba ilmu waktu kecil, menyebutkan pemerintah Kabupaten Madina berkomitmen memperjuangkan nasib guru honorer di Mandailing Natal.

"Kita secara bertahap akan mengangkat guru honorer tersebut menjadi pegawai P3K, tahun lalu kita telah mengangkat 975 guru honorer menjadi P3K, tahun ini kita akan menerima 1025 honorer menjadi P3K. Masalah keuangan daerah sehingga pengangkatan harus bertahap,” jelas Bupati Madina.

Jafar Sukhairi Nasution juga meminta agar guru honorer yang belum lulus menjadi P3K agar tetap mengajar seperti biasanya karena pemerintah Kabupaten Madina tetap menganggarkan gaji untuk guru honorer.

"Tidak usah ragu, tidak usah terpengaruh isu, tetap berkarya mengajar, mendidik generasi kita. Pemerintah Kabupaten Madina berkomitmen akan tetap memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut,” ungkap Bupati Jafar Sukhairi Nasution.

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Madina tetap menampung gaji untuk semua guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini guru honorer yang mengajar di sekolah negeri se-Kabupaten Madina mencapai 1836 orang. Guru honorer tersebut belum termasuk guru honor komite yang mencapai ribuan orang.

Awal tahun lalu, pemerintah pusat sudah memberikan peringatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan honorer di lingkungan pemerintah. Sebagai penggantinya, akan direkrut atau dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Pemerintah juga melakukan pendataan tenaga honorer yang digaji melalui dana APBD atau APBN untuk diseleksi menjadi P3K. (rsr/wna)