Tolak UU KUHP Baru, Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi Protes di Depan Gedung DPRK Aceh Barat

Aceh Barat, Aceh - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat setempat, Senin (12/12/2022).

Para pendemo ikut memprotes atas pengesahan Undang-undang KUHP baru, yang dianggap sangat membatasi ruang gerak publik dalam mengkritisi pemerintah, sehingga terdapat kerawanan akan kriminalisasi atas kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum. Aksi para mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Koodinator Lapangan, Redy Ulya Risky mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU KUHP pada 6 Desember lalu. Penetapan pasal dalam KUHP baru ini dinilai sangat tidak cocok dengan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

”Aksi yang kami lakukan ini merupakan bentuk dari kritikan, kekecewaan, sekaligus Penolakan terhadap pasal-pasal karet yang tercantum di dalam KUHP yang baru disahkan,” ujar Risky

SMUR Aceh Barat menolak keras atas beberapa pasal yang ada di dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut. Poin-poin yang ada di dalam pasal terbaru itu dinilai sangat tidak layak dan terkesan membentengi pemerintah dari kritikan.

Belum lagi, akan mudah bagi negara mempidana warga yang menyampaikan pendapat di muka umum, jika dilihat dari pasal terbaru dalam KUHP yang disahkan DPR RI ini.

Baca Juga

GAMDI Gelar Diskusi Bahas MBG, Siapkan Rekomendasi Bagi BGN

”Kita meminta pemerintah atau lembaga negara dapat meninjau ulang dan mencabut pasal pasal yang bermasalah,” pintanya.

Menurut SMUR, beberapa pasal yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat yakni, Pasal 188 larangan penyebaran paham selain pancasila, Pasal 218 sampai 219 penghinaan terhadap presiden, Pasal 240 penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, Pasal 256 pawai dan unjuk rasa

Kemudian, Pasal 263 – 264 setiap orang yang dianggap menyebar hoaks, pasal 408 larangan menunjukan alat kontrasepsi pada anak, Pasal 433 pencemaran nama baik, Pasal 599 pengurangan hukum HAM berat dan Pasal 603 hukuman minimal koruptor turun. (Kha/Nof)