Akhirnya Bantuan Nontunai Cair, 20.070 Keluarga Penerima Manfaat Bernapas Lega

Kulon Progo, tvOnenews.com - Sebanyak 20.070 keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima bantuan nontunai untuk periode Januari sampai Maret ini dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kulon Progo Irianta, mengatakan jumlah penerima yang resmi dari BNI sebanyak 20.070 KPM.

Bantuan tersebut dapat langsung diambil di rekening masing-masing penerima.

"Sampai saat ini, jumlah KPM yang telah mencairkan bantuan yg sudah belum tahu jumlahnya. Sampai saat ini, BNI 46 belum rekonsiliasi dengan Dinsos-P3A," kata Irianta, Selasa (4/4/2023).

Selain bantu pangan nontunai (BPNT) dari pusat, lanjut Irianta, Pemkab Kulon Progo juga menyalurkan BPNT dari APBD kepada 4.400 KPM periode Januari, Februari, dan Maret.

Adapun besaran bantuan setiap KPM dari APBN dan APBD sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Baca Juga

Kirim Kapal Rumah Sakit ke NTT, Kasad: Penanganan Bencana Harus Punya Napas Panjang

"Bantuan sudah tersalurkan. Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membeli kebutuhan pangan sesuai ketentuan dengan membelanjakan di warung terdekat dengan tempat tinggal KPM. Kami juga berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan saat puasa dan lebaran nanti," katanya.

Selain itu, petugas Dinsos-P3A juga melakukan monitoring terhadap pemanfaatan BPNT yang telah disalurkan.

"Kami melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pelaksanaan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono mengatakan saat ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) sedang melakukan pendataan "by name by address" supaya mempermudah penanganannya.

Langkah tersebut sebagai salah satu upaya percepatan penanganan kemiskinan. BPNT masih dibutuhkan, namun perlu ada solusi terbaru untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

"Kami mendapat data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), angka kemiskinan di Kulon Progo sebanyak 90.020 jiwa. Artinya, kita diminta memilah sendiri data tersebut, dan hasilnya 15.000 jiwa masuk kategori kemiskinan esktrem," kata Triyono.

Program penanganan kemiskinan ekstrem, yakni Kulon Progo sudah memiliki program pengentasan kemiskinan berbasis lokus. Program ini sejalan dengan Pemda DIY di tingkat kecamatan. Kemudian di Kulon Progo lokusnya di tingkat desa/kalurahan.

"Kami berkolaborasi dengan mengambil 10 kelurahan termiskin di empat kecamatan. Kemudian diberikan program stimulasi untuk pemberdayaan hingga bantuan sosial. Kami akan evaluasi pada akhir 2023, kalau efektif akan kami berlakukan di wilayah lainnya," tutupnya.

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, kemiskinan ekstrem harus diselesaikan sampai nol hingga 2024.(Ant/Dan)