Satpol PP DIY Segel Perumahan Tak Kantongi Izin Berdiri di Atas Tanah Kas Desa

Sleman, tvOnenews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menyegel perumahan yang tidak mengantongi izin di wilayah Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (16/5/2023).

Perumahan berkonsep vila dan resort itu bernama Kandara Village yang dikembangkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, perumahan tersebut tidak mengantongi izin pemanfaatan tanah kas desa (TKD) Kalurahan Maguwoharjo seluas 39.595 meter persegi.

Tindakan penyegelan dilakukan setelah pihak pengembang mangkir dari panggilan sebanyak dua kali.

"Sudah dua kali kita panggil dan tidak datang, maka tim melakukan pengumpulan data dan evaluasi lalu sepakat melakukan penutupan dulu terhadap bangunan itu. Padahal SOPnya surat pemanggilan hanya satu kali untuk dibuat berita acara," kata Noviar dikutip dari laman resmi Pemda DIY, Rabu (17/5/2023).

Noviar menjelaskan, di atas TKD tersebut telah berdiri sebanyak 150 unit rumah. Dari jumlah itu, 30 persennya sudah dihuni dengan serah terima kunci pada akhir Maret 2023.

Baca Juga

Musim Liburan Sekolah Tiba, Slasar Malioboro Jadi Pilihan Wisatawan untuk Menghabiskan Waktu di Jantung Pariwisata Yogyakarta

Modus yang digunakan pengembang untuk menarik konsumen adalah menawarkan hunian dengan harga murah. Modus ini sama persis seperti yang terjadi di TKD Kalurahan Caturtunggal, Depok.

Dalam kasus di Maguwoharjo, pemilik ataupun pengembang perumahan melanggar Pasal 23 Ayat (2) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Selain itu, mereka juga melanggar Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, di mana pemanfaatannya harus mendapatkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten.

"Usai penyegelan tersebut, maka Inspektorat yang akan menghitung berapa kerugian yang ditimbulkan. Akan ada penyelesaian lebih lanjut nantinya," ungkap Noviar.

Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY Qumarul Hadi menambahkan, pengembang menjual satu unit perumahan dengan harga murah, yakni Rp 190 juta untuk tipe 36 seluas 50 meter. Hal ini diketahui dari fakta transaksi yang tertulis dengan akta notaris tertanggal 21 Maret 2023.

"Artinya orangnya sudah membayar Rp 190 juta. Tugas kami menghentikan proyek seperti ini guna meminimalisir masyarakat yang menjadi korban dirugikan," terangnya.

Hingga saat ini, Satpol PP DIY sudah melakukan penutupan dan penyegelan kepada empat properti yang dibangun di atas TKD dan tidak mengantongi izin.