Anggaran Pilkada Gunungkidul Membengkak Tembus Rp. 51,5 Miliar

Gunungkidul, tvOnenews.com - Anggaran Pilkada 2024 di Gunungkidul dipastikan membengkak hingga Rp. 10 miliar, atau menjadi Rp. 51,5 miliar. Pembengkakan tersebut salah satunya karena  terjadi kenaikan honor untuk tim adhoc.

Menurut Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, tentang anggaran pilkada pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama dengan KPU dan Bawaslu. 

"Awalnya anggaran yang disepakati Rp. 41 miliar. Namun dalam pembahasan ulang membengkak jadi Rp. 51,5 miliar, dan itu sudah disepakati. Rinciannya Rp. 37,8 miliar untuk KPU, Rp. 10,8 miliar untuk pengawasan di bawaslu, sedangkan sisanya Rp. 2,9 untuk pengamanan," kata Putro, Rabu (18/10/2023). 

Rencananya, lanjut Putro, pagu anggaran pilkada tersebut akan diberikan dalam bentuk hibah. 

"Nantinya akan dilakukan penandatanganan Berita Acara (BA) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tapi anggarannya sudah dialokasikan tahun ini di APBD 2024,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan, untuk pencairan anggaran tinggal menunggu penandatangan NPHD dengan Pemkab Gunungkidul. 

"Awalnya kami (KPU) dianggarkan Rp. 32 miliar. Setelah dilakukan pembahasan ulang terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 37,8 milyar," kata Hani. 

Kenaikan tersebut, Hani mengakui, salah satunya disebabkan adanya peningkatan honor tim adhok, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. 

“Jadi memang ada penyesuaian yang mana tidak sama dengan penyelenggaraan pilkada 2020,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho, tidak menampik bahwa dalam pembahasan terakhir dengan pemkab ada usulan penambahan anggaran. 

“Kami usulkan penambahan, karena ada beberapa item kegiatan yang belum dialokasikan makanya harus dimasukan ulang,” katanya. (ldhp/buz)