Kemenlu RI Catat 165 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Ini Kasus dan Modusnya

Yogyakarta, tvOnenew.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mencatat 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati saat ini di luar negeri. 

Dari jumlah tersebut, mayoritas WNI berada di Malaysia dengan jenis kasus peredaran narkoba.

"Dari 165 WNI, mayoritas di Malaysia ada 155 kasus dengan kasus peredaran narkoba," kata Judha Nugraha, Direktur Perlindungan WNI, Kemenlu RI usai sosialisasi pedoman pendampingan WNI yang menghadapi hukuman mati luar negeri di Yogyakarta, Kamis (20/6/2024).

Lebih lanjut, modus yang digunakannya juga bermacam-macam. Namun kasus yang muncul sebagai kurir.

"Ada yang modus dipacari, kemudian diminta untuk membawa barang pacarnya namun dia tidak tahu isi barang tersebut. Dan ketika dibawa masuk ke pemeriksaan Airport ternyata isinya narkotika," tutur Judha.

Selain Malaysia, WNI yang terancam hukuman mati juga terdapat di Arab Saudi ada 3 kasus, Uni Emirat Arab (UEA) 3 kasus, Laos 3 kasus dan Vietnam 1 kasus.

Baca Juga

Danbrigif 25/Siwah Sebut Upacara Militer PBB Iringi Pelepasan Jenazah Praka Farizal dari Beirut Lebanon Menuju Indonesia

Karena itu, perlu adanya pendampingan dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dari seluruh perwakilan kementerian dan lembaga untuk memastikan WNI mendapatkan haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat.

"Proses pedoman ini sudah dilakukan dalam proses panjang. 3 tahun mempersiapkan pedoman ini melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dari akademisi, LSM, media serta telah dilakukan uji publik terhadap pedoman ini sebelum ditetapkan melalui keputusan Menlu dan berakhir melalui sosialisasi," terangnya.

Menurutnya, kolaborasi bukan hanya terkait proses penanganan kasus namun juga langkah pencegahan. 

Pada 2023 lalu, Kemenlu dan perwakilan RI telah mampu menyelamatkan WNI dari ancaman hukuman mati untuk 19 kasus. Namun di tahun yang sama, terjadi penambahan 29 kasus.

Oleh karena itu, langkah pelindungan harus komprehensif bukan hanya sekadar penanganan kasus namun langkah pencegahan dari hulu.

Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kedeputian Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Devi Triasari menyebut, upaya pencegahan terhadap ancaman hukuman mati WNI saat ini masih dalam bentuk Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP).

Padahal di Filipina, pemberian informasi mengenai ancaman hukuman mati sudah menyasar kepada masyarakat tidak hanya calon pekerja yang akan bekerja ke luar negeri.