Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemda DIY Aktifkan Semua Shelter

Yogyakarta, DIY - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa saat ini DIY telah melakukan segala upaya sesuai arahan dari pemerintah pusat untuk mengatasi peningkatan kasus harian Covid-19.

Dikutip dari laman resmi Pemprov DIY, Pemda DIY telah mengambil kebijakan dengan membangkitkan kembali shelter-shelter yang berada di Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan.

Pertama, disampaikan bahwa 529 pasien aktif yang ada di shelter saat ini semuanya difasilitasi oleh Pemda DIY sehingga di daerah-daerah seperti Bantul, Kulon Progo, dan Kelurahan-Kelurahan semua relatif masih kosong meskipun sudah dipersiapkan.

Kedua, selain mengaktifkan kembali seluruh shelter yang ada, Pemerintah DIY juga telah berkoordinasi lebih jauh dengan pihak terkait agar ekonomi tetap terjaga. Misalnya seperti dengan pihak pariwisata, pemerintah menekankan agar penerapan protokol kesehatan dan masker terus dilaksanakan.

“Saya kira hal-hal seperti ini memang perlu kita gaungkan bagaimana protokol kesehatan dan pakai masker ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semuanya,” kata Sri Sultan, saat menyampaikan laporan terkait perkembangan terkini kasus Omicron di DIY saat melakukan video conference terkait evaluasi PPKM Jawa dan Bali, malam tadi (17/2/2022) di Gedhong Pracimosono, kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Sri Sultan menuturkan, dengan kenaikan Omicron ada momentum di mana pada akhir minggu-minggu ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menurun,  khususnya wisatawan dari Jakarta dan Bandung. Tetapi jumlah wisatawan dari Jawa Timur bertambah.

Baca Juga

Global Innovation and Future Technology Summit 2026 Dorong Inovasi Universitas Gadjah Mada Masuk ke Pasar Industri

Sri Sultan berharap, semoga dalam waktu beberapa hari ini kasus aktif bisa menurun. Segala upaya telah diusahakan oleh Pemda DIY.

Sementara itu dalam rapat evaluasi PPKM tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan agar Gubernur, Wali Kota, dan Bupati bersama TNI dan Polri menyesuaikan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat.

Penegakan protokol kesehatan lebih diutamakan dibandingkan pembubaran suatu kegiatan agar rem terhadap ekonomi tidak perlu diinjak terlalu dalam. (Buz)