Kasus Kekerasan Seksual Guru Besar Farmasi UGM Belum Diproses Hukum, Polisi Masih Tunggu Laporan UGM
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Sleman, tvOnenews.com - Hingga saat ini, proses hukum terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Edy Meiyanto, guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta belum berjalan. Kepolisian masih menunggu laporan dari pihak kampus.
Kasatreskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian mengaku, belum ada laporan mengenai kasus kekerasan seksual di Fakultas Farmasi UGM yang masuk ke Polresta Sleman.
"Sampai saat ini belum ada laporan (kasus kekerasan seksual yang melibatkan guru besar farmasi UGM) di Polresta Sleman," katanya saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).
Kendati demikian, Polresta Sleman sudah berkomunikasi dengan Polda DI Yogyakarta mengenai perkara tersebut. Polda DI Yogyakarta disebutnya juga sudah berkomunikasi dengan Rektorat UGM.
"Kita sudah komunikasi dengan pihak Polda karena di Polda ada Direktorat Khusus PPA dan sudah terhubung sama Rektorat UGM. Informasinya, rektorat UGM minta waktu, nanti akan disampaikan ke Polda hasilnya," ungkap Riski.
Ia mengatakan, pihak UGM juga belum memberikan kepastian terkait selang waktu pengumpulan laporan dari para korban. Namun, Riski memastikan, pihaknya segera memproses laporan tersebut bila sudah masuk ke kepolisian.
Sebelumnya, Edy diketahui melakukan tindak kekerasan seksual di kediamannya dalam kurun waktu 2023-2024. Menurut laporan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM, ada 13 orang baik korban dan saksi yang telah dimintai keterangan. Modusnya, Edy melakukan bimbingan akademik terhadap mahasiswinya di luar kampus.
"Modusnya, kegiatan dilakukan di rumah, mulai dari diskusi bimbingan akademik baik skripsi, tesis dan desertasi," ujar Andi Sandi, Sekretaris UGM ditemui usai halal bihalal di Balairung UGM, Selasa (8/4/2025).
Ia juga menyebut, kegiatan di Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) juga menjadi modus Edy melakukan aksi bejatnya. Sebelumnya, Edy menjabat sebagai ketua CCRC.
"(Kekerasan seksual) juga terjadi di Research Center dan kegiatan lomba saat pembuatan proposal," imbuhnya.
Selain itu, Edy juga melakukan pelecehan seksual dalam bentuk verbal di lingkungan kampus.
Menindaklanjuti laporan dari satgas PPKS, komite pemeriksa menyimpulkan Edy terbukti melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf I Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 3 ayat (2) huruf m peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023. Secara tegas, UGM telah menjatuhkan sanksi berdasarkan keputusan Rektor UGM Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang sanksi terhadap Dosen Farmasi tertanggal 20 Januari 2025. Adapun sanksi tersebut berupa pencopotan Edy dari jabatan dosen.
Andi mengatakan, UGM juga membentuk tim pemeriksa disiplin kepegawaian terhadap Edy. Dalam proses itu, nantinya tim akan melakukan klarifikasi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, khususnya terkait disiplin kepegawaian. Selanjutnya, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan dari tim pemeriksa disiplin kepegawaian terhadap Edy.
Kemudian, keputusan akhir berada di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Hal ini berkaitan dengan status Pegawai Negeri Sipil dan gelar guru besar Edy di universitas ternama ini.
"Untuk memberhentikan sebagai PNS dan guru besar itu bukan dari universitas, tapi pemerintah makanya (keputusan akhir) ada di Kemendiktisaintek," ucap Andi. (scp/buz)
Load more