Triwulan Kedua 2025, Kondisi Hotel dan Restoran di DIY Tak Kunjung Membaik, Ketua PHRI DIY: Kami Butuh Bantuan Oksigen dari Pemerintah

Yogyakarta, tvOneNews.com – Memasuki triwulan kedua 2025, hotel di wilayah Daerah Istimewa Yogyakartarta (DIY) belum menunjukkan adanya peningkatan okupansi yang berarti. Kondisi serupa juga dialami oleh restoran di wilayah ini yang belum memenuhi target kunjungan hingga saat ini.

Disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono bahwa hotel di restoran di DIY masih membutuhkan bantuan “oksigen” dari pemerintah. Dirinya menekankan bahwa hal ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini diperparah dengan adanya larangan study tour dari Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

“Kondisi hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan April ini masih membutuhkan oksigen dari pemerintah. Ini dampak dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan di bulan Januari dan diikuti oleh pelarangan study tour dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, “ terangnya.

Deddy mengatakan bahwa libur Lebaran dan Paskah beberapa waktu lalu juga tidak mampu memberikan peningkatan okupansi yang berarti. Pasalnya, pada libur Lebaran lalu, rata-rata tingkat okupansi hotel di DIY hanya 68,2 persen dan 62 persen saat libur Paskah. Angka ini cukup jauh bila dibandingkan dengan tingkat okupansi hotel pada libur Lebaran dan Paskah tahun lalu yang dapat mencapai 80 hingga 90 persen.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengkaji ulang Inpres yang diberlakukan tersebut. Akibat penurunan yang terjadi, sebanyak 495 hotel dan restoran di DIY terpaksa ikut melakukan efisiensi. Bahkan, sejumlah hotel dan restoran sudah mengurangi pegawai dan jam kerja untuk meminimalisasi biaya operasional mereka. Itu pun hanya cukup untuk membuat hotel dan restoran di DIY bertahan hingga bulan Mei mendatang saja.

“Ini kami hanya bisa bertahan sampai bulan Mei. Kalau bulan Mei tidak membaik, kami harus melakukan PHK yang sudah sebisa mungkin kami hindari hingga saat ini,” ungkapnya.

Baca Juga

Pelanggaran UU Sisdiknas Diusut, Ketua Yayasan Daycare Little Aresha Terancam 10 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar

Selain meminta pengkajian ulang Inpres yang berlaku saat ini, Deddy juga memohon agar pemerintah memberikan keringanan pembayaran pajak, PLN, dan PDAM untuk sementara waktu.

Kondisi ini dibenarkan oleh Muchtar Habibi, Executive Assisten Manager Hotel Yello Star Yogyakarta. Menurutnya, 40 persen pemasukan hotel berasal dari kegiatan instansi pemerintahan. Penurunan pendapatan ini memaksa pihaknya harus mengurangi jumlah pegawai harian hotel serta pengurangan jam kerja yang berimbas terhadap pengurangan gaji karyawan.

“Pekerja harian mulai hilang, unpaid leave, dan pengurangan jam kerja karyawan. Itu yang kami lakukan,” tuturnya.

Habibi pun berharap agar di bulan Mei nanti tingkat okupansi hotel meningkat secara signifikan mengingat ada banyak hari libur di bulan tersebut. (Scp/Ard)