Seruan Aksi Damai Aliansi Jogja Memanggil di Boulevard UGM, Ini Tuntutan Massa

Sleman, tvOnenews.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menyerukan aksi damai di kawasan Boulevard Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (1/9/2025).

Massa dari gabungan mahasiswa di DIY berkumpul memenuhi Boulevard untuk menyampaikan beberapa tuntutannya. Dalam aksi ini, mereka juga diminta untuk mengenakan kostum warna cerah. 

Bukan hanya itu, peserta aksi nampak membawa beberapa bunga sebagai bentuk ekspresi duka cita atas meninggalnya Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta yang meninggal seusai ikut aksi unjuk rasa di kawasan Ring Road Utara, tepatnya depan Mapolda DIY, Minggu (31/8/2025). Serta, pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya saat demo di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).

Didasari hal itu, Aliansi Jogja Memanggil mendesak pengusutan tuntas segala brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat, terutama dalam aksi demonstrasi belakangan terakhir ini. Serta, menuntut total adanya reformasi TNI/Polri.

"Itu karena terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kita menuntut TNI kembali ke barak dan menolak UU TNI yang disahkan kemarin," kata Bungkoes, Humas Aliansi Jogja Memanggil.

Lanjut Bungkoes, bebaskan semua demonstran mulai dari pejuang lingkungan, HAM dan demokrasi. Serta, pecat dan adili Kapolri Listyo Sigit Prabowo. 

Baca Juga

19 Orang Bawa Petasan hingga Senjata Tajam saat Aksi Demo Diamankan, Ada yang Masih Bawah Umur

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto disebutnya cukup menyengsarakan masyarakat Indonesia, termasuk pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih.

Sementara, kebijakan lainnya menyangkut soal pemangkasan anggaran pendidikan, penerapan tarif PPN 12 persen dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yanh dinilai tidak terkoordinasi dengan baik dan diisi oleh orang-orang yang berpotensi buruk, termasuk mantan Presiden Joko Widodo. Kemudian, tarif perdagangan yang disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Prabowo menyepakati bahwa Amerika tidak memiliki tarif impor. Sedangkan, Indonesia menyepakati siap ditarif 19 persen oleh Amerika ketika melakukan ekspor," ucap Bungkoes.

Aliansi Jogja Memanggil juga menilai tunjangan DPR yang cukup tidak masuk akal memicu amarah publik. Pun, kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Pati. Hal ini kemudian mendorong aksi pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

"Karena itu, kami mendorong turunkan kenaikan PBB di seluruh wilayah Indonesia dan pajaki setinggi-tingginya orang kaya di Indonesia," tutur Bungkoes.

Adapun tuntutan lainnya yaitu hapus program bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan segala tunjangan diluar gaji pokok dan jaminan sosial kesehatan bagi anggota DPR, pejabat pemerintahan serta perwira TNI/Polri.

Melainkan naikkan upah buruh, turunkan kebutuhan pokok rakyat dan gratiskan biaya kesehatan bagi semua rakyat. Kemudian, gagalkan segala proyek strategis nasional dan lawan segala mafia tanah. Terakhir, sahkan RUU perampasan aset dan gagalkan penulisan sejarah nasional Indonesia. (Scp)