Kejati DIY Tetapkan Mantan Kepala Diskominfo Sleman Tersangka Korupsi Pengadaan Bandwidth dan Sewa Collocation DRC, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman memasuki babak baru. 

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Dia adalah ESP yang merupakan mantan Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman. 

"Pada hari ini, Kejati DIY telah menaikkan status dari seorang saksi menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan layanan Bandwidth Internet tahun 2023-2024 dan Sewa Colocation DRC tahun 2023-2025 di Kantor Diskominfo Sleman. Tersangka inisial ESP selaku mantan kepala dinas disana," kata Herwatan, Kepala Penerangan Hukum Kejati DIY, Kamis (25/9/2025). 

Baca Juga

Babak Baru Kasus Daycare Little Aresha Yogyakarta, Sinyal Tersangka Baru Menguat

Penetapan tersangka, lanjut Herwatan, setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, tersangka ESP dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh tim dokter. Kemudian, tersangka ditahan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta selama 20 hari ke depan. 

Dijelaskannya, kasus tipikor ini terjadi sewaktu tersangka menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan kode rekening 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan. Diskominfo Kabupaten Sleman telah berlangganan Bandwidth Internet dengan dua Internet Service Provider (ISP) yaitu ISP-1 (PT. SIMS) dan ISP-2 (PT. GPU). 

Adapun, pembayaran langganan bandwidth internet dilakukan dengan cara setiap bulan ISP-1 dan ISP-2 mengajukan permohonan pencairan kepada Diskominfo Kabupaten Sleman dengan melampirkan laporan bulanan penggunaan bandwidth internet. Sehingga, dapat diketahui tingkat konsumsi bandwidth internet yang disediakan oleh ISP-1 dan ISP-2 sudah mencukupi kebutuhan. 

Sejak November 2022 - 2024, tanpa adanya kajian kebutuhan bandwidth internet yang seharusnya dapat dihitung berdasarkan tingkat konsumsi bandwidth internet tahun sebelumnya sebagaimana dalam laporan bulanan penggunaan bandwidth internet tersebut. 

Tersangka ESP telah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan pengadaan langganan Bandwidth Internet ISP-3 (PT. MSD) yang tidak sesuai kebutuhan atau tidak dibutuhkan. Untuk November dan Desember 2022 sebesar Rp 300.000.000 dan 2023 sebesar Rp 1.800.000.000 dan 2024 sebesar Rp 1.800.000.000.

"Total anggaran dan realisasi langganan bandwidth internet yang telah dibayarkan kepada ISP-3 sebesar Rp 3.900.000.000," ucap Herwatan. 

Selain kegiatan pengadaan langganan bandwidth, Diskominfo Kabupaten Sleman pada 2023-2025 juga telah melaksanakan kegiatan sewa Collocation Disaster Recovery Certer (DRC) dengan anggaran setiap tahunnya sebesar Rp 198.000.000 dan telah direalisasi dengan memilih penyedia PT. MSA melalui pengadaan langsung. 

Mantan Diskominfo Kabupaten Sleman melakukan penambahan penyedia layanan Bandwidth Internet ISP-3 (PT. MSD) dan penyedia kegiatan sewa Collocation DRC (PT. MSA) tersebut untuk meminta sejumlah uang kepada Direktur PT. MSD dan PT. MSA, seluruhnya sebesar Rp 901.000.000.

"Berdasarkan perhitungan sementara dari tim penyidik Kejati DIY, perbuatan tersangka ESP telah merugikan keuangan negara sekitar Rp 3.000.000.000," ungkap Herwatan.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar kesatu primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. Atau kedua Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor. (scp/dan)