Konflik PBNU Memanas, Nahdliyin Yogyakarta Ajak Pemegang Mandataris Muktamar Bersilaturahmi dan Tabayyun

Sleman, tvOnenews.com - Suasana internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah memanas setelah mencuat berbagai perbedaan sikap dan pandangan di kalangan Nadliyin belakangan terakhir ini.

Menyikapi situasi tersebut, musyawarah besar (mubes) Nahdliyin Yogyakarta mengeluarkan seruan penting kepada seluruh pemegang mandataris muktamar untuk melakukan langkah konkret demi meredam potensi perpecahan di kalangan Nahdliyin.

"Kami mengajak seluruh pemegang mandataris muktamar memohon kepada jajaran syuriah dan tanfidziyah untuk silaturahmi dan mengedepankan tabayyun dalam mengelola persoalan jamiyah," kata Zuhdi Abdurrahman, Jumat (28/11/2025).

Zuhdi menyampaikan bahwa hal ini tak lepas dari struktur NU yang didesain dengan menempatkan syuriah sebagai pengendali arah kebijakan, sementara tanfidziyah adalah pelaksana. 

Menurutnya, segala perbedaan pandangan hendaknya dikelola dengan adab kesantrian dan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh kearifan syuriah, bukan dengan saling meniadakan satu sama lain.

"Sesuai amanat muqaddimah qanun asasi jamiyah, tugas utama jam'iyah adalah menggalang persatuan hati antar seluruh komponen," ucap Zuhdi.

Baca Juga

10.200 Pelari dari 17 Negara Ambil Bagian di Ajang Mandiri Jogja Marathon 2026, Padukan Sport Tourism, Budaya dan Aksi Sosial

Ia melihat, konflik elit PBNU yang terjadi saat ini telah mencederai prinsip ukhuwah nahdliyah yang seharusnya menjadi pondasi untuk menyukseskan tujuan-tujuan besar jamiyah, bukan ambisi persoalan. 

Karena itu, jamiyah perlu kembali menjalankan nilai-nilai dasar khittah yakni tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus atau adil) dan tasamuh (toleran). 

"Keadilan harus ditegakkan di dalam struktur organisasi sebelum kita bicara keadilan untuk bangsa. Tidak boleh ada dominasi satu organ atas organ lainnya yang melanggar prinsip kolektif, kolegial dan keorganisasian," ungkapnya.

Nahdliyin Yogyakarta juga menolak segala bentuk kooptasi dan intervensi proxy politik eksternal yang menjadikan NU sebagai alat kekuasaan.

NU harus berdaulat secara politik dan bagian dari civil society yang kritis dan bermartabat, bukan menjadi stempel kepentingan politik praktis yang mereduksi kesakralan organisasi yang dijalankan berdasarkan kepemimpinan ulama dan nilai-nilai keulamaan.

"Kami juga mengharap kepada semua PBNU untuk lebih memperhatikan persoalan warga NU di kelas bawah dan jelata-jelata nahdliyin," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, konflik internal di tubuh PBNU mencuat pasca pemecatan KH Yahya Kholil Staquf alias Gus Yahya dari jabatan ketua umum (ketum) per 25 November 2025 lalu.