Pakar Kebencanaan UGM Tekankan Aspek Keselamatan dalam Pembangunan Huntara di Sumatra

Selain aspek teknis dan infrastruktur, Dwikorita menegaskan bahwa edukasi dan literasi kebencanaan kepada masyarakat harus dilakukan secara sistematis, rutin, dan berkelanjutan.

Edukasi kebencanaan tidak boleh bersifat insidental atau hanya dilakukan pada saat tanggap darurat, tetapi harus menjadi bagian dari proses pembangunan ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana.

“Pembangunan fisik dan sistem peringatan dini tidak akan efektif tanpa masyarakat yang memahami risiko dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika peringatan disampaikan. Literasi kebencanaan adalah fondasi utama agar upaya mitigasi benar-benar mampu menyelamatkan nyawa,” tegasnya.

Terkait hunian jangka panjang, Dwikorita mengingatkan bahwa perhatian terhadap aspek keamanan tidak hanya berlaku untuk Huntara, tetapi juga harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).

“Hunian Tetap harus dipastikan aman dari longsor, banjir bandang, dan banjir yang berpotensi terjadi kembali dengan periode ulang kurang lebih 20 tahun. Bahkan, periode ulang ini dapat menjadi lebih singkat, sekitar 10 tahun atau kurang, tergantung pada tingkat kerusakan lingkungan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa tanpa perencanaan berbasis risiko bencana dan kondisi lingkungan, pembangunan hunian permanen justru berpotensi menciptakan siklus bencana berulang di masa depan.

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar membangun kembali secara cepat, tetapi membangun dengan lebih baik (build back better), yakni membangun secara lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dibandingkan kondisi sebelum bencana. Prinsip ini menuntut agar setiap pembangunan pascabencana didasarkan pada pembelajaran dari kejadian sebelumnya, analisis risiko yang matang, serta pemulihan lingkungan yang menyeluruh, sehingga masyarakat tidak kembali menjadi korban pada bencana berikutnya,” pungkas Dwikorita. (buz)