Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020, Eks Bupati Sri Purnomo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp500 Juta

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sidang perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020 di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta memasuki tahap tuntutan.

Tuntutan dibacakan secara bergantian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusuma Eko Mahendra Rahardjo dan Rindi Atmoko dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jumat (13/3/2026).

Jaksa menuntut mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan 3 bulan penjara.

"Menuntut terdakwa Sri Purnomo dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Serta, uang denda sebesar Rp500 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan penjara," kata Rindi saat membacakan amar tuntutannya.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Sebab, perbuatannya telah merugikan negara sebesar Rp10.952.457.030.

Baca Juga

Presiden Borneo FC Nabil Husein Dipanggil KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Jaksa juga menilai terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan di persidangan. Serta, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa tidak bersalah.

Sementara, jaksa mengungkap hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum.

Atas perbuatannya, terdakwa melanggar dakwaan kesatu subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat kesatu KUHP.

Seusai pembacaan tuntutan, majelis hakim menutup persidangan dan melanjutkan dengan agenda berikutnya pada Jumat (27/3/2026) mendatang.

Terdakwa Ajukan Pledoi

Pengacara terdakwa Sri Purnomo, Supriyadi menghargai tuntutan jaksa. Namun, ada rasa kecewa lantaran banyak fakta-fakta persidangan yang tidak diungkapkan dalam tuntutannya.

Kemudian, terkait dengan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) yang dilaksanakan secara berjenjang. 

"Itu semua tidak diungkap di persidangan. Serta, peran orang-orang yang di persidangan banyak yang ditutup-tutupi," kata dia.

Ditanya soal tuntutan 8 tahun 6 bulan, Supriyadi melihat tuntutan tersebut merupakan bentuk frustasi jaksa melihat fakta-fakta persidangan yang tidak satupun dapat dibuktikan atas dakwaannya.

Apalagi jaksa mengaitkan perkara dana hibah pariwisata dengan Pilkada. Padahal, ada kurang lebih 95 persen kelompok masyarakat mengatakan tidak ada kaitannya antara dana hibah dengan kepentingan Pilkada.

"Saya yakin Pak Sri Purnomo tidak bersalah. Saya tegaskan, satu rupiah pun pak Sri Purnomo tidak menikmati uang dana hibah tersebut," ucapnya.

Supriyadi juga memastikan bahwa terdakwa Sri Purnomo tidak pernah mengintervensi saat pembuatan Perbup. Itu terungkap dalam persidangan.

Oleh karenanya, ia akan mengajukan pledoi bagi kliennya.

"Ada pledoi dari kuasa hukum maupun pledoi pribadi dari Pak Sri Purnomo," ujarnya.

Sebagai pengacara terdakwa, ia berharap majelis hakim bersikap objektif menilai fakta-fakta sesuai apa yang diutarakan oleh saksi di persidangan.

Kronologi

Korupsi dana hibah pariwisata terjadi pada tahun 2020 silam. Program dana hibah tersebut merupakan bantuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Kabupaten Sleman termasuk salah satu penerimanya.

Namun faktanya, bantuan dana hibah diselewengkan oleh Sri Purnomo serta beberapa pihak untuk memenangkan Kustini selaku istrinya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kala itu, Kustini dipasangkan dengan Danang Maharsa dan mendapatkan nomot urut 3. (scp/buz)