Biaya Sekolah Korban Daycare Little Aresha Hanya Tercover Hingga Juni, Pemkot Yogyakarta Ajukan Dana Tambahan ke Legislatif

Yogyakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengusulkan penambahan anggaran kepada legislatif setempat untuk melanjutkan pembiayaan pendidikan korban Daycare Little Aresha. 

Pasalnya, anggaran yang saat ini tersedia disebut hanya mampu menanggung biaya sekolah para korban hingga Juni 2026.

Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengatakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada korban merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak pasca terungkapnya kasus dugaan kekerasan di tempat penitipan anak tersebut. 

Namun, keterbatasan anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya membuat pemkot perlu mengusulkan tambahan dana untuk menggunakan anggaran biaya tak terduga (BTT). 

"Kami sudah berusaha menanggung untuk sementara satu bulan. Setelahnya, kami bersurat lagi ke DPRD agar kami bisa menggunakan dana yang tak terduga untuk mengcover bulan-bulan berikutnya," ucap Hasto, Jumat (19/6/2026).

Sekarang ini, Pemkot disebutnya telah mengirimkan surat berkaitan hal tersebut kepada DPRD Kota Yogyakarta. 

Baca Juga

Faktor Ekonomi Jadi Pemicu? Ini Daftar Provinsi dengan Kriminalitas Tertinggi di Indonesia 2026, Narkoba Masih Mengancam

"Surat sudah kami buat dan berproses. Mudah-mudahan, DPRD menyetujui kemudian bisa kami cover lebih lanjut," kata Hasto. 

Berdasarkan data terakhir dari Pemkot Yogyakarta, setidaknya ada 63 anak korban Daycare Little Aresha yang biaya pendidikannya kini ditanggung oleh pemerintah.

Ditanya soal kondisi terkini para korban, Mantan Kepala BKKBN RI mengungkap bahwa ada beberapa anak yang mengalami gangguan mental cukup serius meski bukan imbas dari kekerasan di daycare. Dengan demikian, mereka masih membutuhkan pendampingan psikolog. 

"Ada beberapa (anak) itu meskipun tidak mesti dari dampak daycare ya, tetapi ada yang mental disorder, gangguan mentalnya juga cukup serius sehingga butuh di follow up terus," ungkap Hasto.

Selain pendampingan psikolog, Pemkot Yogyakarta terus memantau para anak korban yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Mantan Bupati Kulon Progo menyebut, Pemkot Yogyakarta telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan kolegium psikologi atau para psikolog untuk mengevaluasi perkembangan tubuh kembang anak-anak korban daycare secara terus menerus. Begitu pula dengan RSUP Dr Sardjito yang mana sebelumnya sudah bersurat agar layanan yang diberikan bisa di cover dengan baik. (scp/buz)