Desil Warga Berubah Jadi Sorotan, Pemda DIY dan BPS Perketat Konsolidasi Data

Yogyakarta, tvOnenews.com - Perubahan desil kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta.

Untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan persoalan dalam penyaluran berbagai program bantuan, Pemda DIY bersama Badan Pusat Statistik (BPS) DIY memperkuat konsolidasi data.

Langkah ini sekaligus menyamakan pemahaman mengenai data kesejahteraan sekaligus memperkuat keterhubungan data pusat dan daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan, penentuan desil merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai pengguna atau pemanfaat data, pemda perlu memahami kriteria dan dasar pengelompokan agar data yang digunakan dalam penanganan kemiskinan dapat dipahami secara utuh dan selaras dengan kondisi masyarakat di daerah.

“Data-data itu dari pusat, bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria, dia sampai di mana. Nah ini bagaimana mereka memuat, mengklasifikasikan itu yang juga kita harus bertanya kepada BPS,” kata Ni Made di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (20/8/2026).

Baca Juga

Pendidikan Khas Kejogjaan Merambah Kampus, Sri Sultan: Bangun Ilmu yang Berjiwa Budaya

Menurutnya, Pemda DIY juga memiliki data yang dikembangkan melalui kolaborasi bersama pemerintah kabupaten/kota.

Data tersebut terintegrasi dalam Satu Data Kemiskinan dan memberikan gambaran kondisi masyarakat secara lebih rinci, termasuk kelompok kesejahteraan, bantuan yang telah diterima, serta bentuk intervensi yang telah dilakukan.

“Dengan satu data itu, akhirnya kita bisa memantau. Itu sudah sangat-sangat detail dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat bantuan apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat di situ,” ujarnya.

Ni Made menegaskan bahwa ata yang dimiliki pemda tidak dimaksudkan untuk dibandingkan dengan data pemerintah pusat. Berbagai sumber data tersebut justru perlu diselaraskan agar dapat saling melengkapi dalam memberikan gambaran kondisi masyarakat.

“Bukan kita mau, apa ya, istilahnya membandingkan data ya. Tapi menyelaraskan data,” tegasnya.

Menurut Ni Made, penguatan dan penyelarasan data tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan kemiskinan di DIY.

Bapperida DIY sebagai wali data terus berkolaborasi dengan BPS dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghubungkan berbagai sumber data yang dimiliki daerah.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan, DTSEN merupakan basis data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi untuk mendukung kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran.