Gugatan Syarat Pencalonan Kembali Disorot, Masyarakat Diminta Fokus Mengawal Kinerja Pemerintah

Ia menegaskan, penghormatan terhadap proses dan institusi konstitusional tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Sebaliknya, pemerintahan yang memiliki legitimasi dari rakyat tetap harus menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Legitimasi tidak berarti pemerintah menjadi kebal terhadap kritik. Justru mandat dari rakyat harus dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan,” katanya.

Menurut Kinnas, organisasi masyarakat sipil tetap memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi melalui sikap yang kritis, independen, namun tetap konstruktif.

Sejumlah persoalan strategis dinilai membutuhkan perhatian bersama di tengah dinamika politik nasional. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi menjadi agenda yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tantangan di bidang hilirisasi industri, pemberdayaan generasi muda, transformasi digital, penguatan demokrasi, dan supremasi hukum juga memerlukan pengawasan serta keterlibatan aktif berbagai elemen bangsa.

Baca Juga

Kelok 23 Punya Jalur Baru, Motor dan Mobil Diperbolehkan Melintas 7 Hari

Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program strategis pemerintah secara objektif dan berbasis data.

Orientasi politik, menurut pandangan tersebut, perlu mulai diarahkan dari perdebatan personal menuju kompetisi gagasan, program, dan capaian nyata.

Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik diharapkan tidak berhenti pada persoalan individu, melainkan berfokus pada kebijakan yang dijalankan serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat.

Dengan pengawasan publik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang konstruktif, agenda pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif menuju target besar Indonesia Emas 2045. (Scp/Ard)