Gugatan Syarat Pencalonan Kembali Disorot, Masyarakat Diminta Fokus Mengawal Kinerja Pemerintah
Yogyakarta, tvOnenews.com - Munculnya kembali gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menyoroti persyaratan pencalonan Wakil Presiden menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Meski demikian, publik diharapkan dapat menempatkan persoalan tersebut secara proporsional dan tetap memberikan perhatian terhadap agenda-agenda pembangunan yang lebih substantif.
Penggunaan jalur hukum untuk menyampaikan keberatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, di tengah berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks, perhatian masyarakat dinilai perlu diarahkan pula pada upaya memastikan pemerintahan bekerja secara efektif dan mampu menjalankan mandat yang diberikan rakyat.
Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam Nataprawira mengatakan bahwa Indonesia tidak seharusnya terus-menerus terjebak dalam dinamika politik yang berulang setiap periode pemilihan umum.
“Sudah cukup dinamika lima tahun sekali. Saatnya kita gotong royong membangun bangsa. Kita harus sama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program strategis yang ada demi mewujudkan Indonesia Emas,” ujar Handy.
Menurutnya, proses demokrasi tidak berhenti ketika pemilu usai. Setelah kontestasi politik selesai, masyarakat sipil justru memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan kepentingan dan mandat rakyat.
Karena itu, Handy mendorong agar kritik publik lebih diarahkan kepada substansi kebijakan dan kinerja pemerintah. Evaluasi perlu dilakukan terhadap program, penggunaan anggaran, pencapaian target, hingga dampak kebijakan bagi masyarakat.
“Kalau ada program pemerintah yang tidak tepat, kita kritik. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, kita evaluasi. Sebaliknya, ketika ada program yang berhasil, tentu harus diapresiasi dan didorong agar manfaatnya semakin luas. Itulah bentuk kontrol sosial yang sehat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Kinnas Putra Ariska menyampaikan bahwa proses Pemilu 2024 telah melalui mekanisme konstitusional yang tersedia. Menurutnya, pemerintahan yang saat ini berjalan memiliki mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Pemilu 2024 telah melewati mekanisme konstitusional yang tersedia. Saat ini, yang terpenting adalah menghormati hukum dan institusi negara, sambil bersama-sama mengawal pemerintahan agar mandat rakyat benar-benar diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Kinnas.
Ia menegaskan, penghormatan terhadap proses dan institusi konstitusional tidak berarti masyarakat kehilangan hak untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Sebaliknya, pemerintahan yang memiliki legitimasi dari rakyat tetap harus menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik.
“Legitimasi tidak berarti pemerintah menjadi kebal terhadap kritik. Justru mandat dari rakyat harus dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan,” katanya.
Menurut Kinnas, organisasi masyarakat sipil tetap memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi melalui sikap yang kritis, independen, namun tetap konstruktif.
Sejumlah persoalan strategis dinilai membutuhkan perhatian bersama di tengah dinamika politik nasional. Mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemerataan ekonomi menjadi agenda yang dinilai lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, tantangan di bidang hilirisasi industri, pemberdayaan generasi muda, transformasi digital, penguatan demokrasi, dan supremasi hukum juga memerlukan pengawasan serta keterlibatan aktif berbagai elemen bangsa.
Dalam konteks tersebut, masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan didorong untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program strategis pemerintah secara objektif dan berbasis data.
Orientasi politik, menurut pandangan tersebut, perlu mulai diarahkan dari perdebatan personal menuju kompetisi gagasan, program, dan capaian nyata.
Kritik terhadap pemerintah tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik diharapkan tidak berhenti pada persoalan individu, melainkan berfokus pada kebijakan yang dijalankan serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat.
Dengan pengawasan publik yang kuat dan partisipasi masyarakat yang konstruktif, agenda pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif menuju target besar Indonesia Emas 2045. (Scp/Ard)
Load more