Partai Buruh Usulkan Bantuan Subsidi Upah Rp900 Ribu Menjangkau 20 Juta Pekerja, Bukan Hanya 13,3 Juta

Yogyakarta, tvOnenews.com - Partai Buruh mendorong agar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900 ribu pada Kuartal IV Tahun 2026 diperluas.

Jika pemerintah saat ini menargetkan bantuan tersebut untuk 13,3 juta pekerja, maka Partai Buruh mengusulkan cakupannya diperluas hingga 20 juta penerima.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal seusai menghadiri pelantikan ketua dan pengurus Partai Buruh DI Yogyakarta, Minggu (4/10/2026).

Said menyampaikan bahwa dorongan memperluas jumlah penerima BSU didasarkan pada pertimbangan menjaga daya beli tidak hanya dirasakan oleh pekerja yang masuk dalam target awal pemerintah.

Partai Buruh menilai subsidi upah perlu menjangkau lebih banyak pekerja dengan tingkat kesejahteraan rendah sehingga stimulus dapat dirasakan lebih luas.

"Kami meminta bantuan subsidi upah ini diperluas lagi. Sekarang ini kan cuma 13,3 juta buruh. Saran kami tembus di angka 20 juta. Kenapa? Karena buruh yang ada di desil 1 sampai 5 itu sekitar 20 juta orang se-Indonesia," kata Said.

Baca Juga

Sempat Bikin Geger, ODGJ Nekat Masuk Rel Aktif Stasiun Maguwo Dibujuk Keluar Petugas

Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk program BSU tahun 2026.

Subsidi upah sebesar Rp 900 ribu diberikan untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember. Itu artinya setiap pekerja akan menerima Rp300 ribu per bulannya.

Dengan adanya perluasan cakupan tersebut, Said tak memungkiri kebutuhan anggaran yang akan disiapkan pemerintah tentunya bertambah.

"Dengan 20 juta orang itu, memang akan terjadi peningkatan anggaran, tapi tidak terlalu jauh. Ini program untuk meningkatkan daya beli buruh," ucap Said.

Selain BSU, Partai Buruh juga mendukung rencana pemerintah yang memberikan subsidi pajak penghasilan (PPh) untuk buruh yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. 

Dalam program ini, Partai Buruh mengusulkan agar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

"Misal usulan Partai Buruh adalah Rp7,5 juta per bulan yang sebelumnya Rp4,5 juta. Selisihnya kan Rp3 juta. Nah Rp 3 juta itu kalau buruh belanja kan meningkatkan daya beli," pungkasnya. (scp/buz)