DPRD DIY Soroti Rencana Hutan untuk Barak Militer dan Latihan Perang, Ada 5 Hal
- Tim tvOne - Nuryanto
Yogyakarta, tvOnenews.com - Wacana pemanfaatan kawasan hutan di wilayah DIY untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang mendapat perhatian dari kalangan legislatif setempat.
Rencana tersebut dinilai perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Setidaknya ada lima hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) DI Yogyakarta sebelum wacana pemanfaatan kawasan hutan itu direalisasikan.
Dalam waktu dekat, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari akan mengundang dinas yang membidangi kehutanan untuk membahas wacana tersebut, termasuk memastikan apakah rencana itu sudah disampaikan kepada Pemda DIY.
"Kami mendukung kepentingan pertahanan negara. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan," kata Andriana kepada awak media, Senin (16/11/2026).
Langkah tersebut sekaligus menyikapi pemberitaan dari hasil rapat kerja pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan oleh DPD RI di DIY pada tanggal 19 Oktober 2026.
Andriana menekankan dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan, harus tetap memperhatikan transparansi, perlindungan kawasan hutan, lahan pertanian produktif, keberlanjutan lingkungan, dan juga ketahanan pangan daerah. Jangan asal alih fungsi lahan.
Karena bicara soal alih fungsi lahan, DIY disebutnya masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar, hampir 1.000 hektar per tahun.
"Ini juga menjadi keprihatinan dan kita dorong bagaimana pemerintah daerah harus memikirkan ini. Jangan sampai alih fungsi lahan pertanian semakin besar dengan kebijakan yang mungkin diinovasikan atau dimunculkan untuk mencegah adanya alih fungsi lahan yang semakin besar ke depannya," ucap Andriana.
Menurutnya, DIY memiliki keterbatasan ruang sehingga setiap kebijakan pemanfaatan wilayah harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hutan bukan hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga menjadi ruang edukasi, budaya, dan spiritual masyarakat.
Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono harus menjadi pondasi dalam manajemen dan tata kelola hutan di DIY sebagai wujud tanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan dan alam.
Oleh sebab itu, Politisi PDI Perjuangan tersebut kembali mengingatkan bahwa kebutuhan pertahanan negara harus dapat berjalan beriringan dengan perlindungan sumber daya alam dan ketahanan pangan.
Pembangunan tidak boleh mengabaikan karakteristik wilayah maupun nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
"Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi. Inilah bagian dari tanggung jawab kita menjaga keberlanjutan kehidupan dan keistimewaan Yogyakarta," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPD RI Dapil DIY, Hilmy Muhammad menyebutkan adanya permintaan alih fungsi kawasan hutan di DIY untuk dijadikan barak tentara dan tempat latihan perang dalam rapat yang diikuti oleh jajarannya.
Sejumlah latihan militer disebutnya telah berlangsung di beberapa kawasan hutan sebelum izin resmi penggunaan lahan diterbitkan.
Oleh karena itu, ia menilai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.
"Siapapun termasuk tentara tidak boleh meminta lahan secara paksa meski untuk kepentingan negara. Ada prosedurnya," ujar Hilmy dikutip dari situs resmi DPD RI DIY.
"Berdasarkan data yang tadi kita dengar, permintaannya luar biasa yang mengancam Yogyakarta ini darurat hutan. Tadi juga dilaporkan, tentara sering melakukan latihan di beberapa kawasan tapi izinnya disusulkan," lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu juga mengingatkan pentingnya negosiasi terkait luas dan lokasi lahan agar alih fungsi lahan tidak mengorbankan habitat inti maupun zona penyangga ekologi.
Disampaikan juga data lahan kritis di DIY yang mencapai 70.518 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 406 Tahun 2025.
"Jangan sampai alih fungsi lahan justru mengorbankan habitat inti dan zona penyangga ekologi yang selama ini menjadi pelindung kawasan. Intinya harus ada negosiasi, baik luasan maupun lokasi terutama yang menyangkut habitat-habitat ini," pungkasnya. (scp/buz)
Load more