Jalan Panjang SBSN Wujudkan Ribuan Proyek di Tanah Air, Tahun 2024 Masih Eksis di Angka Rp32,89T 

Di bidang pendidikan dan riset teknologi, terdapat banyak proyek strategis yang dibiayai melalui SBSN, antara lain 23 proyek laboratorium dan fasilitas riset teknologi sebesar Rp3,37 triliun, 1.139 proyek gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) senilai Rp14,75 triliun, 90 proyek gedung PTN, satu sekolah tinggi, empat SMK, satu balai diklat, dan tiga LLDikti senilai Rp8,75 triliun.

Sampai tahun 2023, SBSN juga telah digunakan untuk membiayai 332 proyek perumahan di Kementerian Pertahanan senilai Rp4,04 triliun, 100 proyek perumahan Polri senilai Rp843 miliar, 21 proyek taman nasional senilai Rp453 miliar, sembilan proyek pelestarian senilai Rp489 miliar, dan satu proyek fasilitas pangkalan dengan nilai Rp283 miliar.

Kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN hingga saat ini telah berjalan baik, dimana penyerapan anggaran cukup tinggi, yang menunjukkan proyek dapat terselesaikan, kualitas output cukup baik dengan adanya monitoring dan evaluasi oleh K/L, Bappenas, maupun Kemenkeu, serta dengan mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dan sebagainya).

Mengapa APBN Butuh SBSN?

Suahasil menjelaskan, selama ini, kalimat pembangunan infrastruktur sudah sering kita dengar. Hanya saja sebagian diantara masyarakat kita belum memahami arti dan dampak penting pembangunan infrastruktur bagi Indonesia. 

Sebagai negara kepulauan, kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memeratakan pembangunan. Pemerintah pun memiliki strategi kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dengan melakukan konektivitas pembangunan, mendukung mobilisasi, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Baca Juga

Apa Itu Trading dan Apa Bedanya dengan Investasi? Ini Perbedaan Horizon Waktu, Biaya, dan Risiko

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit berkompetisi dengan negara lain jika infrastruktur yang dimiliki Indonesia tidak mumpuni. 

Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, tentu saja pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran belanja infrastruktur tahun depan ditetapkan Rp422,7 triliun. Jumlah ini naik 5,8% dari outlook APBN 2023 sebesar Rp399,6 triliun.

Anggaran infrastruktur tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi, ketenagalistrikan, serta pangan), memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda akibat pandemi, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan  Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, serta melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi.