Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024, Menkeu: Disusun Maksimal Penuhi Prioritas Pembangunan

“Kami akan gunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” ungkapnya.

2. APBN harus berorientasi pada hasil

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi timbulkan krisis dan resesi yang menguat.

"Geopolitik tidak semakin membaik tapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim semakin nyata kelihatan kita rasakan. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi juga semakin menguat,” katanya.

 
Presiden pun berharap kepada kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. "Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi. Tutup!” tegas Presiden.

Terkait eksekusi, Jokowi tak mau persoalan yang sama berulang setiap tahun, yakni realisasi menumpuk pada akhir tahun. 

"Eksekusi segera. Mungkin jadi bolak-balik saya sampaikan. Januari segera dimulai, realisasi secepatnya. Tadi saya minta info ke Mendagri berapa realisasi, sampai saat ini baru 64 persen daerah, pusat juga 74 persen. Ini tinggal tiga minggu,” paparnya.

Jokowi juga mengingatkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah.

"Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, bulan. Dan ingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” tegas Jokowi.

Terpenting, kata Joko Widodo, anggaran bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini APBD, yang diselaraskan dengan pembangunan.