Penyerahan DIPA dan TKD APBN 2024, Menkeu: Disusun Maksimal Penuhi Prioritas Pembangunan

Jakarta, tvonenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023) lalu.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. 

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.

“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan,” katanya.

Menurut Menkeu, upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia. 

Baca Juga

Purbaya Tempatkan Lagi Dana Rp400 Triliun ke Bank Himbara: Likuiditasnya Mulai Kekeringan

Lebih jauh, Menkeu menjelaskan bahwa Kemenkeu melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal ini dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif.

“Kami ingin melaporkan, penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi, yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA, dilakukan dengan elektronik,” ucap Menkeu Sri Mulyani.
 
“Sebelumnya ada 12 tahap proses penetapan anggaran yang rumit, dan saat ini ada empat tahap dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan DIPA secara elektronik ini juga akan langsung tersertifikasi,” tambahnya.

1. Dana APBN 2024 yang akan disalurkan sebesar Rp3.325,1 triliun

Sri Mulyani juga menyampaikan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah. 

APBN 2024 digunakan antara lain untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.

“Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga untuk dukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes," kata Sri Mulyani.

“Juga untuk tingkatkan pelayanan publik di daerah, dukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting,” jelasnya. 

Sri Mulyani juga memaparkan, Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pandemik COVID-19. Indonesia kini dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geo-politik hingga inflasi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 5 persen selama 8 kuartal.

Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5 persen. 

Sri Mulyani berharap, keseluruhan tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5 persen, yakni 5,04 persen. Untuk itu, paket yang disiapkan pemerintah antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tambahan bansos beras dan BLT.

“Kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04 persen, karena kalau tidak, dengan kuartal III di 4,94 persen dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke 4,99 persen di 2023,” paparnya.

Selain itu, Menkeu mengungkapkan bahwa defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau Rp522,8 triliun. Ia berkomitmen, pembiayaan defisit APBN ini bisa terus dijaga di tengah kondisi dunia yang menghadapi higher for longer untuk suku bunga acuan di berbagai negara terhadap nilai tukar rupiah.

“Kami akan gunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” ungkapnya.

2. APBN harus berorientasi pada hasil

Sementara itu Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan peringatan kewaspadaan terhadap situasi global yang masih dalam ketidakpastian. Menurutnya, hal ini bisa berpotensi timbulkan krisis dan resesi yang menguat.

"Geopolitik tidak semakin membaik tapi semakin memanas. Dampak perubahan iklim semakin nyata kelihatan kita rasakan. Dan potensi krisis dan potensi resesi tidak semakin mereda tapi juga semakin menguat,” katanya.

 
Presiden pun berharap kepada kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. "Kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan membuka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran berkaitan dengan korupsi. Tutup!” tegas Presiden.

Terkait eksekusi, Jokowi tak mau persoalan yang sama berulang setiap tahun, yakni realisasi menumpuk pada akhir tahun. 

"Eksekusi segera. Mungkin jadi bolak-balik saya sampaikan. Januari segera dimulai, realisasi secepatnya. Tadi saya minta info ke Mendagri berapa realisasi, sampai saat ini baru 64 persen daerah, pusat juga 74 persen. Ini tinggal tiga minggu,” paparnya.

Jokowi juga mengingatkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment agar APBN menjadi lebih lincah.

"Begitu ada perubahan, lincah berubah, karena ketidakpastian ini betul-betul mengintai setiap hari, minggu, bulan. Dan ingat ini duitnya rakyat, sehingga fokus pada hasil. Orientasinya hasil,” tegas Jokowi.

Terpenting, kata Joko Widodo, anggaran bisa dimaksimalkan untuk masyarakat. Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini APBD, yang diselaraskan dengan pembangunan.

“Jangan nanti pemerintah pusat bangun waduk, irigasi, tugas daerah tidak dilakukan. Untuk apa? Sudah bangun pelabuhan gede, jalan Provinsi-Kabupaten/Kota tidak terkoneksi, untuk apa? Sudah bikin jalan tol mestinya disambungkan kawasan industri, wisata, perkebunan, tidak dilakukan. Ini yang perlu saya tekankan, sinergi dan harmonisasi,” tukasnya.

Lebih lanjut, Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. 

“Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” tegas Presiden.

3. Pokok-pokok APBN 2024

Selain itu Menkeu menambahkan bahwa APBN tahun 2024 dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menangkal tantangan terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. 

APBN pun harus dapat melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk perlindungan sosial sehingga Indonesia dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen. 

Selain itu, target-target kesejahteraan yang lain juga harus dapat tercapai di tahun 2024 seperti turunnya pengangguran antara 5,0 persen hingga 5,7 persen, turunnya gini rasio menjadi 0,374 sampai 0,377, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,99 sampai 74,02.

APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi), sebagai akselerator transformasi ekonomi yang fokus pada human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform, dan APBN sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan).

Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.802,3 triliun yang akan ditempuh melalui antara lain perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS dan implementasi NIK sebagai NPWP. Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi penerimaan cukai yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Selain itu, akan dilakukan pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan SDA.

Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi. Pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Program subsidi dan perlinsos akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Sementara itu, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional, dan penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) yang tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

APBN 2024 dirancang dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun, dengan fokus kebijakan pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit yang dilakukan melalui langkah menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan manageable serta mengoptimalkan pembiayaan non utang. 

Secara lebih detail, kebijakan pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2024 antara lain meliputi kebijakan pembiayaan utang yang diarahkan agar: (i) pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan fleksibel; (ii) efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan; serta (iii) pinjaman utang yang selektif dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dioptimalisasi untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dengan memperhatikan arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pembiayaan anggaran yang inovatif, prudent dan sustainable, defisit anggaran diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari outlook 2023. Selain itu, keseimbangan primer juga dapat dijaga menuju positif.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun, dan masyarakat serta perekonomian dapat langsung merasakan manfaat,” tutup Menkeu dalam laporannya.