Sudah Dilarang, Pemerintah Pergoki Tiktok Masih Jualan Pakaian Bekas Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerin Koperasi dan UKM kembali mendapatkan Tiktok Shop masih melanggar aturan meski sudah berulang kali diingatkan. Bukan saja melanggar mengenai Permendag 31/2023 soal larangan berjulan di media sosial. 

Kali ini yang ditemukan, Kementerian Koperasi Tiktok masih membiarkan penjualan pakaian bekas ilegal asal impor di fitur keranjang mereka. 

"Ini cukup terang benderang, yakni mempromosikan impor pakaian barang ilegal. Pada bulan Maret 2023 ada komitmen TikTok menutup seller. Tahun lalu menutup seller dan content creator yang mempromosikan impor pakaian barang bekas ilegal. Kita masih melihat masih ada fasilitas promosi pakaian bekas impor," kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Fiki Satari, Rabu (28/2/2024).

Fiki bilang, kali ini aturan yang dilanggar makin terang-terangan. Penjual atau toko (seller) menawarkan pakaian bekas impor bahkan dalam jumlah besar. 

"(dijual dalam) partai besar, bal-balan, dan seterusnya. Ini memang (pelanggaran) tidak ada terkait Permendag," kata Fiki. 

Menurut Fiki, pihak yang dirugikan dalam hal ini tentu pelaku usaha kecil dan menengah. UMKM tidak bisa bersaing karena gempuran barang impor, apalagi masuk ke Tanah Air denga cara yang jelas-jelas sudah dilarang. 

Baca Juga

Kemendag Terbitkan Aturan Baru Soal Pembatasan Impor Pertanian

Berdasarkan pantauan, penjualan pakaian bekas impor atau dikenal Thfriting memang masih bisa ditemukan bebas dalam fitur Tiktok Shop. 

"Dampaknya tentunya yang paling fundamental UMKM kita sulit bersaing kalau masih ada barang-barang yang sangat murah, barang impor khususnya," kata dia. 

Fiki pula menyampaikan temuan atau data lain yang dipegang oleh Kementerian Koperasi soal dugaan praktik predatory pricing kembali oleh Tiktok Shop. Untuk mengakali pengawasan dan menarik perhatian pembeli, metode promosi produk dengan skema bundling digunakan. 

"Kita temukan produk-produk yang dijual dengan istilahnya predatory pricing. Kita tahu persis bagaimana pemberlakuan Permendag ini untuk mencegah praktik predatory pricing. Harga-harga yang membunuh sebetulnya sangat murah, yang tentunya membunuh UMKM. Dan data yang dikumpulkan dari tim kami, terlihat masih banyak produk yang dijual dengan harga sangat murah. Jadi sekarang ada modelnya jualnya bundling, ada yang dijual setengah lusin, satu lusin, paket, tapi kalau lihat harga ini murah sekali. Terlepas alasannya promo atau apapun ini tentunya bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 dari Permendag 31 Tahun 2023. Yang mewajibkan semua platform menjaga harga barang dan atau jasa bebas dari praktik manipulasi harga baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Fiki.