Sumbang Kontribusi Hingga Rp310 Triliun Terhadap Keuangan Negara, Presiden Jokowi Ibaratkan BPKP Seperti Rel Kereta

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja Badan Pengawas  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seiring dengan keberhasilan memberi kontribusi Rp310,36 triliun terhadap keuangan negara sejak tahun 2024. 
Lembaga pengawasan intern pemerintah ini diibartkan sebagai rel dalam sistem perkeraapian.  

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Presiden Jokowi menyebut BPKP berperan besar dalm mengawal kesinambungan pembangunan. Adanya pengawasan intern diharapkan bisa membuat rakyat mendapat manfaat maksimal dari pembangunan. 

"Kalau kita ibaratkan kereta, maka BPKP itu adalah relnya, yang memastikan kereta itu bisa sampai di tempat tujuan, dengan cepat dan tepat," kata Kepala Negara. 

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPKP. Untuk mendukung kinerja BPKP, Presiden Jokowi bahkan telah menyetujui kenaikan tunjangan pegawai BPKP hingga 100 persen sejak tahun 2023. 

"Tahun lalu, seingat saya bulan juni saya menandatangi Kepres mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP sebanyak 100 persen. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP, yang harapannya bisa memacu dan memicu kinerja BPKP," sebut Kepala Negara. 

Baca Juga

Kemenkeu Ungkap Skandal Ekspor CPO, 10 Perusahaan Raksasa Diduga Terlibat

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa pengawasan intensif yang dilakukan pihaknya sepanjang tahun 2020 hingga triwulan I 2024 telah berkontribusi sebesar Rp310,36 triliun terhadap keuangan negara.

Kontribusi tersebut terdiri dari penyelamatan keuangan negara senilai Rp78,68 triliun, penghematan belanja negara senilai Rp192,93 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara senilai Rp38,75 triliun.

Tidak hanya mengawasi akuntabilitas keuangan, BPKP juga mengawal efektivitas pembangunan pada berbagai bidang antara lain kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, transformasi industri, tata kelola tambang dan perkebunan, penguatan UMKM, tata kelola BUMN/BUMD, hingga transformasi energi hijau.

"Dalam pelaksanaan pengawasan, kami konsisten memposisikan diri sebagai bagian dari problem solver, bukan pihak yang sekadar mencari kesalahan," kata Muhammad Yusuf Ateh. (hsb)