Takaran Elpiji 3 Kilogram Dicurangi, Pertamina Patra Niaga Ancam Tutup 12 SPBE Jika Tidak Segera Melakukan Perbaikan

Jakarta, tvOnenews.com - Menyusul adanya temuan kecurangan dalam takaran elpiji tabung 3 kilogram, PT Pertamina (persero) melalui anak usahnya, Pertamina Patra Niaga langsung memberi surat teguran untuk 12 SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), yang disinyalir terdapat tabung - tabung berisi gas di bawah ketentuan volume.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo mengatakan, pihaknya segera melakukan penertiban operasional SPBE menyusul hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga (PKTN) terkait pengawasan terhadap Berat dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

"Pemberian sanksi berupa surat teguran dimaksudkan agar para pengusaha SPBE segera menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan jika tidak dilakukan perubahan, maka akan diberikan sanksi yang lebih berat dan tidak menutup kemungkinan pencabutan izin usaha jika kesalahan terus dilakukan," tegas Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, Minggu (26/5/2024).

Kedua belas SPBE yang diberi surat teguran tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, Purwakarta, Padalarang, Ujung Berung dan Cimahi.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas bagi seluruh lembaga penyalur dan Mitra Kerja yang menyalahi aturan,"tegas Mars Ega.

Mars Ega menegaskan, bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran elpiji 3 kilogram berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat.

Baca Juga

Perkuat Kemitraan Strategis di Forum KCCUS Korea, Pertamina Hulu Energi Dorong Asri Basin Sebagai Hub Penyimpanan Karbon Regional

Pencabutan Izin

Sementara Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha. 

"Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti  kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan  perizinan berusaha," kata Moga dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5/2024).

Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 166 ayat (1) dan (2). Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan  pencabutan perizinan berusaha. (hsb)