Bina Karya Gandeng PT Pos Indonesia Untuk Layanan Logistik di IKN, Siap Kembangkan "Green" Logistik

Jakarta, tvOnenews.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk mendukung layanan logistik di IKN. BUMN ini mengaku siap untuk mengembangkan konsep green logistik di IKN, Kalimantan Timur. 

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan bahwa kerja sama logistik yang terjalin dengan PT Bina Karya selaku Badan Usaha Otorita IKN merupakan sinergi yang baik untuk mencapai tujuan logistik terintegrasi menuju Indonesia maju.

Dia mengatakan harapan untuk kesuksesan pembangunan IKN dalam menginspirasi berbagai pihak di masa depan. "PT Pos Indonesia akan mendukung kebijakan yang ada dengan konsep green logistic," kata Faizal Rochmad dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/6/2024).

Saat ini, PT Pos Indonesia telah melayani jasa logistik pengiriman barang, baik pribadi maupun kelembagaan berkaitan dengan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Faizal Rochmad mengaku, Pos Indonesia akan memberikan dukungan penuh atas gerakan-gerakan yang dilakukan.

“Membangun IKN, sama saja dengan membangun new culture , dimana tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, namun juga membangun pola hidup yang serasi dengan alam sekaligus mengimplementasikan seluruh teknologi terkini," kata Faizal Rochmad .

Baca Juga

Ciamis Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan bahwa tentang tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan erat dengan layanan logistik.

"Peran Otorita IKN yang sangat besar, Pelaksanaan 4P yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, " kata Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Minggu.

Saat ini peran Otoritas IKN mulai dari Perencanaan, Pembangunan, dan Pemindahan, serta Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara yang mengharuskan kolaborasi dari seluruh pihak baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

Otorita IKN selalu menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau tata kelola lingkungan dan sosial, dengan demikian segala program yang kami lakukan harus dapat diperhitungkan produksi karbon dan bagaimana menyeimbangkannya.
(ant)