Kejagung Sebut 109 Ton Emas Cap Antam Ilegal Hanya Beredar di Indonesia, Dari Mana Asal Usulnya?

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan penyelewengan tata kelola emas di PT Aneka Tambang Tbk atau Antam masih terus didalami Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih menelusuri asal usul pemasok 109 ton emas ilegal yang diproduksi oleh PT Antam.

Ketut menyampaikan, 109 ton emas dengan cap merek Antam yang beredar sejak 2010-2021 adalah emas asli dan hanya beredar di Indonesia.

"Emas itu peredarannya semua ada di Indonesia, cuma sumber emas itu juga bisa berasal dari luar negeri, sebagian juga berasal dari penambang-penambang ilegal dan pengusaha ilegal, ini masih kami dalami semua," kata Ketut di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Menurut Ketut, emas 109 ton itu diproduksi menjadi logam mulia (LM) Antam tanpa melalui verifikasi dan prosedur yang benar alias ilegal.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Riau Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan

Meski demikian, LM Antam sejatinya masih berlaku dan memiliki nilai jual, serta dapat juga dijual lagi ke Antam.

"Saya kira tidak jadi masalah, pasti emasnya akan diterima oleh PT Antam, karena emas yang beredar itu emas asli," katanya.

"Cuma yang kami hitung kemarin itu, karena dia (emas) kami anggap ilegal sehingga beberapa pendapatan negara terhadap legalisasi cap PT Antam itu menjadi berkurang dan hilang," katanya.

Selain itu, terjadi suplai emas di masyarakat itu menjadi tinggi sehingga antara permintaan dan penawaran jadi tidak seimbang menyebakkan harga emas di pasaran menjadi rendah.

Ketut menyampaikan, nilai kerugian keuangan negara akibat kasus ini masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut ketut, menghitung harga emas-emas tersebut tidaklah sulit. Karena harga emas ada standar internasional dan ada harga pasar.

"Nah kami mengambil harga yang mana sehingga menjadi kerugian negara, itu satu," ujarnya.

Yang kedua, beberapa item pendapatan yang harus diterima oleh negara; karena tidak melalui satu prosedur itu malah menjadi kerugian negara.

"Ini nanti yang akan kami perhitungkan," kata Ketut.

Sebelumnya, Jampidsus Kejagung telah menetapkan enam orang General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLN) PT Antam periode 2010-2022 sebagai tersangka. Mereka adalah TK selaku GM UBPPLN periode 2010–2011, HN periode 2011–2013, DM periode 2013–2017, AH periode 2017–2019, MAA periode 2019–2021, dan ID periode 2021–2022.