Luncuran Sistem Regsosek, Pemerintah Bisa Hemat Anggaran hingga Rp50 Triliun: Informasinya Lebih Akueat

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah akhirnya merilis kolaborasi pemanfaatan sistem registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Regsosek merupakan pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk.

Data ini nantinya terhubung dengan data pada setiap kementerian atau lembaga, dan juga dengan data pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, data sosial ekonomi yang akurat, komprehensif, dan berperingkat merupakan pondasi yang kuat dalam perencanaan program-program pembangunan.

Hal itu disampaikan Suharso dalam keterangan saat acara Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Regsosek akan menjadi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data valid dan akurat yang berpotensi menghemat anggaran Rp50 triliun.

Baca Juga

Menko Perekonomian Safari ke Eurasia, Target Kesepakatan Konkret Perdagangan dan Investasi

“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dimiliki Regsosek akan memudahkan untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat," kata Suharso dilansir dari Antara.

Agenda Peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi dalam Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Kementerian/Lembaga dan turut didukung oleh SKALA, Program Kemitraan Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.

Menurut dia, data Regsosek dapat digunakan untuk menganalisis kondisi rumah beserta anggota rumah tangga guna memastikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak maksimal bagi pengembangan wilayah dan tentunya kesejahteraan masyarakat.

Selain dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, akses data Regsosek juga akan diberikan kepada akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung proses-proses kajian ataupun kegiatan lainnya yang dapat mendukung kesuksesan pelaksanaan program Pemerintah.

Suharso menjamin, proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Suharso menambahkan, Bappenas juga telah mengembangkan platform Monografi Digital yang merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Regsosek Terpadu (SEPAKAT).

Melalui SEPAKAT, kata Suharso, proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan data Regosek secara cepat dan akurat di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota hingga Desa/Kelurahan.

“SEPAKAT menjadi platform terbuka untuk dapat melakukan analisis lebih tajam dengan adanya Regsosek. SEPAKAT EDU merupakan platform pembelajaran mandiri (self-learning) yang dikembangkan untuk penyebaran pemanfaatan data Regsosek yang dapat diakses melalui aplikasi SEPAKAT,” ujar Suharso.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan sistem registrasi sosial ekonomi bisa membantu pemerintah dalam mengevaluasi pemberian bantuan sosial.

“Data kesejahteraan sosial saat ini masih bersifat sektoral dan terfragmentasi dan ini menyulitkan dalam melakukan evaluasi pemberian bantuan sosial karena pemerintah tidak punya data yang komprehensif," kata Teguh.

"Dengan adanya Regsosek diharapkan tercipta satu data Indonesia yang bisa membantu pemerintah pusat dan juga pemerinah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan tepat sasaran di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Teguh menambahkan, data registrasi sosial ekonomi mempunyai peranan penting dalam pembangunan khususnya di daerah.

Karena, penggunaan data Regsosek akan menjamin akurasi program yang dirancang bisa tepat sasaran.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan menjadi salah satu solusi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

"Dengan Regsosek kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat kesejahteraan, kondisi rumah tangga dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya," kata Menko Airlangga dilansir dari Antara.

Menurutnya, data yang sesuai memegang peran krusial dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Data ini juga dapat menjadi tools untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah, serta menciptakan masyarakat menuju kelas menengah dengan penghasilan relatif lebih tinggi," jelas Menko Airlangga.