Industri Pariwisata Rentan Krisis Reputasi, Menparekraf Sandiaga Uno: Tak Berwujud tapi Butuh Tata Kelola

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pariwisata menjadi salah satu industri yang rentan terhadap krisis, khususnya krisis reputasi atau citra.

Meski reputasi tak berwujud, tetapi menurut Sandiaga image bisa sangat menentukan untuk kelangsungan industru pariwisata dan membutuhkan tata kelola yang baik.
 
“Reputasi yang baik dalam industri pariwisata adalah aset berharga yang tidak berwujud. Oleh karena itu, mempertahankan reputasi membutuhkan tata kelola komunikasi yang efektif,” ujar Sandiaga dilansir dari Antara, Sabtu (22/6/2024).

Penguasaan substansi panduan sangat diperlukan guna menyusun strategi untuk melindungi citra ekosistem kepariwisataan.

Oleh sebab itu, Biro Komunikasi menggelar Forum Komunikasi Daerah (Forkomda) untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat tata kelola komunikasi krisis pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
 
Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf Ni Wayan Giri Adnyani menambahkan dalam beberapa tahun terakhir ini sektor pariwisata menghadapi berbagai krisis mulai dari krisis berskala kecil hingga skala besar, krisis tersebut bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non alam atau manusia.
 
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo menekankan krisis kepariwisataan dapat memberikan pengaruh negatif dan mengganggu kinerja ekosistem pariwisata.
 
Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang sama dalam menciptakan sinergi dari banyak pihak agar persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia bisa tetap positif.
 
“Tidak ada yang memiliki peran paling penting dalam sektor pariwisata. Sehingga tata laksana pemerintahan yang kolaboratif sangat diperlukan agar sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor pariwisata bisa terealisasi,” kata Fadjar.

Sejak 2023 Biro Komunikasi Kemenparekraf telah menyusun buku panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi.
 
Buku panduan komunikasi krisis sendiri dapat diakses melalui Siparnas dengan alamat laman https://sisparnas.kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah juga masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis. (ant/rpi)

Baca Juga

Buntut Kasus Narkoba, Pemprov DKI Cabut Izin Operasional The Seven dan B Fashion Jakarta Barat