Saat Telkom Harus Bayar Rp1 Triliun Untuk Dapat Spektrum Frekuensi, Starlink Bebas Melenggang dan Cukup Bayar Rp23 Miliar per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Beroperasinya Starlink sebagai penyedia jasa internet berbasis satelit ternyata mendapat perlakuan berbeda. Di saat operator seluler di Tanah Air harus bersaing untuk mendapat spektrum frekuensi melalui proses lelang, Starlink ternyata bisa langsung beroperasi dengan memanfaatkan statusnya yang berbeda. 

Dari sisi biaya, Starlink ternyata tidak perlu mengikuti lelang spektrum frekuensi mahal, seperti yang terjadi saat Telkomsel memenangkan frekuensi 2,3 GHz pada 2017 lalu seharga Rp1,007 triliun. 

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menjelaskan bahwa Starlink selaku Izin Stasiun Radio (ISR), berbeda dengan operator seluler yang memegang hak eksklusif selaku pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR).

"Penggunaan frekuensi untuk satelit menggunakan pola sharing frekuensi melalui pemanfaatan slot orbit yang berbeda atau pembagian wilayah cakupan, yang menjadikannya tidak eksklusif di satu pita frekuensi tertentu. Hal yang sama juga terjadi untuk layanan Starlink,” jelasnya dalam keterangan tertulis Minggu (23/6/2024). 

Ismail menjelaskan, ISR sesuai ketentuan regulasi, durasi penggunaan lebih pendek dibandingkan IPFR. “Jika IPFR dapat diberikan maksimal 10 tahun, ISR hanya dapat diberikan maksimal 5 tahun. Khusus untuk satelit asing, juga terikat dengan siklus evaluasi tahunan terhadap hak labuh yang telah diterbitkan,” ungkapnya.

Baca Juga

Hibahkan Ribuan Starlink, Gubernur Kalteng Percepat Pemerataan Akses Internet di Wilayah Terpencil

BHP Spektrum Frekuensi 

Dengan status yang berbeda, Ismail menjelaskan bahwa besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk layanan satelit merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP No. 43 Tahun 2023).

""PP No. 43 Tahun 2023 tersebut ditetapkan setelah melalui serangkaian konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan dan tahapan harmonisasi dengan sejumlah kementerian terkait lainnya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pengenaan BHP ISR untuk semua penyelenggara satelit merujuk pada regulasi yang sama, yaitu PP No. 43 Tahun 2023 dan aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, BHP ISR yang dikenakan untuk Starlink bersumber dari dasar hukum sama seperti BHP ISR untuk penyelenggara satelit lain.