Ada Kabar Buruk! Luhut Sebut akan Batasi Pembelian BBM Subsidi Mulai 17 Agustus: Ada Inefisiensi di Berbagai Sektor

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi isyarat bahwa pemerintah akan membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.

Alasan pemerintah melakukan hal tersebut adalah demi efisiensi, termasuk pemberian subsidi BBM bagi masyarakat tidak mampu.

Khusus soal bahan bakar minyak (BBM) bensin, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah sedang mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan bensin.

Selain soal efisiensi, transisi ke bioetanol alasannya adalah demi menjaga kualitas udara yang dampaknya juga dinilai akan bisa menurunkan penyakit ISPA.

"Masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa cepat dikurangi," ujar Menko Luhut di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

"Kalau di situ bisa berjalan baik itu saya kira kita bisa berhemat lagi, dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan," imbuhnya.

Baca Juga

Hari Pertama Penerapan WFH, Pemprov Jatim Targetkan Hemat BBM 108 Ribu Liter

Tak main-main, Luhut bahkan menegaskan bahwa pemerintah akan menekan pemberian BBM subsidi per 17 Agustus 2024 guna penghematan.

"Kita berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," katanya.

Mengingat defisit APBN tahun 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan, maka memang ada banyak sekali efisiens yang sedang dibereskan.

Terlebih, pendapatan negara pada 2024 diproyeksi tidak akan mencapai target.

Luhut mengatakan pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi, begitu juga dengan program subsidi yang lain.

Sebab, Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor," ujar Luhut.

Diketahui, program-program subsidi seperti BBM dan LPG memang sukar untuk dikatakan tepat sasaran.

Bahkan, jumlah orang kaya yang menikmati BBM subsidi disebut-sebut lebih banyak dari jumlah rakyat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mencatat ada 60% orang kaya yang menikmati BBM subsidi.

Begitu juga dengan subsidi gas melon yang disalahgunakan. Febrio merinci 57,9 persen pengguna LPG 3 kg adalah orang-orang mampu, bukan keluarga miskin. (rpi)