Ancaman Krisis Pangan, Indonesia Dorong Negara-Negara ASEAN Strategi Cadangan

Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman krisis pangan global menjadi perhatian serius bagi negara-negara ASEAN.

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kesiapsiagaan pangan secara kolektif.

Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto, menyatakan bahwa salah satu inisiatif utama yang didorong Indonesia saat ini adalah penguatan cadangan pangan nasional berbasis sumber daya lokal di masing-masing negara.

“Salah satu inisiasi yang sedang didorong oleh Indonesia sekarang adalah penguatan cadangan pangan nasional berbasis sumber daya lokal di masing-masing negara. Ini merupakan basis untuk pembentukan cadangan pangan bersama di wilayah regional ASEAN," kata Prihasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Prihasto menjelaskan bahwa langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Para Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diadopsi pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Baca Juga

Jelang Ramadan, Harga Ayam di Pasar Disebut Masih di Bawah HAP, Pemerintah Pastikan Stok Aman

Hal itu disampaikan dalam pertemuan 45th Special Senior Official Meeting of the ASEAN Minister for Agriculture, Forestry and Fisheries (SSOM AMAF) di Johor Bahru, Malaysia, Selasa (6/8).

Pertemuan 45th SSOM AMAF menyetujui beberapa dokumen kerja sama di berbagai bidang, termasuk ketahanan dan keamanan pangan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.

"Pada pertemuan ini juga disepakati penyusunan Rencana Aksi ASEAN untuk pertanian berkelanjutan (ASEAN Action Plan for Sustainable Agriculture) dan rencana aksi penguatan ketahanan pangan ASEAN (Plan of Action on ASEAN Food Security) untuk periode 2026-2030," ujarnya.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kebijakan pasar Uni Eropa (European Union/EU) melalui penerapan EU Deforestation-free Regulation yang dinilai restriktif dan diskriminatif serta merugikan kepentingan petani kecil. Prihasto menyatakan bahwa restriksi EU telah menghambat perdagangan produk-produk perkebunan unggulan ASEAN seperti sawit, kakao, dan karet. Indonesia pun meminta ASEAN untuk bersikap tegas terhadap kebijakan ini.

“Dengan berbagai tantangan perdagangan internasional, termasuk kebijakan restriksi dari Uni Eropa, maka pertemuan telah menyepakati penguatan kemitraan untuk peningkatan daya saing komoditas pertanian unggulan ASEAN untuk menembus pasar global,” tambah Prihasto.

Selain itu, pada pembahasan panduan pengurangan pembakaran residu tanaman di ASEAN, Prihasto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam pengurangan pembakaran residu tanaman sesuai undang-undang.

“Pemerintah Indonesia terus memastikan penerapan penegakan aturan tersebut. Kami berkomitmen mengurangi pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar,” jelasnya.

Selain 45th SSOM AMAF, juga diadakan pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan Jepang.

Negara-negara ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Jepang untuk penguatan kerja sama pembangunan pertanian ramah lingkungan melalui Proyek Kerja Sama Pertanian Hijau.

Prihasto menambahkan bahwa Indonesia menilai pentingnya kerja sama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pertanian, sambil tetap menjaga produksi dan produktivitas pertanian.

“Terhadap isu perubahan iklim, Indonesia mendorong mitigasi GRK harus bersifat co-benefit, artinya upaya penurunan emisi GRK harus berbasis pada peningkatan produksi, tidak untuk mengurangi produksi,” ungkapnya.

Sebagai penutup, Prihasto menyatakan bahwa seluruh hasil kesepakatan pada pertemuan ini akan direkomendasikan kepada semua Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN untuk pengesahan lebih lanjut pada pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-46 yang akan dilaksanakan pada 24-25 Oktober 2024.

Dengan berbagai langkah ini, Indonesia berharap ASEAN dapat memperkuat kesiapsiagaan pangan menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan. (rpi)