Peran Bahlil jadi Menteri ESDM Diharap Percepat Transisi Energi di Indonesia, IESR: PLTU Harus Dihentikan sebelum 2045

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo baru saja melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, menggantikan Arifin Tasrif.

Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM diharapkan membuka babak baru dalam perjalanan Indonesia menuju transisi energi.

Institute Essential for Services Reform (IESR) menyampaikan selamat atas pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang baru, sekaligus terima kasih dan mengapresiasi kinerja Menteri ESDM 2019-2024, Arifin Tasrif.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Arifin sebelumnya telah melakukan beberapa langkah penting untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Salah satu pencapaian penting adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 yang berfokus pada percepatan pengembangan energi terbarukan serta penghentian operasional PLTU.

"Selama masa jabatannya, Arifin Tasrif menetapkan target net-zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Ia juga mendorong percepatan energi terbarukan melalui berbagai kebijakan, termasuk pengakhiran operasi PLTU dan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP),” kata Fabby dikutip dari keterangan resmi, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Pertamina Jalin Kolaborasi Strategis dengan ERIA, Perkuat Strategi Transisi Energi dan Kemandirian Nasional

“Meski masih ada tantangan, keputusan Arifin untuk menghentikan pembangunan PLTU baru memberikan fondasi kuat bagi penetrasi energi terbarukan," jelasnya.

Fabby berharap, di bawah kepemimpinan Bahlil, komitmen Indonesia terhadap transisi energi menuju net-zero emission pada 2060 atau lebih awal bisa tetap dilanjutkan. Selain itu, target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025 harus lebih diperkuat.

IESR juga menilai bahwa Bahlil memiliki tugas penting, seperti memastikan peta jalan penghentian operasi PLTU yang diatur dalam Perpres No. 112/2022 berjalan sesuai rencana

Peta jalan ini memberikan kepastian hukum bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melaksanakan program pensiun dini PLTU, termasuk untuk PLTU Cirebon 1 pada Desember 2035 melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

"Kajian kami menunjukkan bahwa seluruh PLTU harus dihentikan secara bertahap sebelum 2045, dan 80% di antaranya sebelum 2040, agar sesuai dengan tujuan pembatasan pemanasan global 1,5°C seperti yang diatur dalam Persetujuan Paris," tambah Fabby.

IESR menekankan pentingnya mempercepat pemanfaatan energi terbarukan agar target 23% pada 2025 dapat tercapai. Pada 2023, bauran energi terbarukan baru mencapai sekitar 13,09%, masih jauh dari target.