GAPKI dan Eks Gubernur Kalteng Desak Pemerintah Atasi Penjarahan Sawit di Kalimantan Tengah

Palangkaraya, tvOnenews.com - Penjarahan kelapa sawit yang sudah berlangsung cukup lama di Kalimantan Tengah mendapatkan sorotan  serius dari Agustin Teras Narang dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Kedua pihak itu  meminta pemerintah untuk segera bertindak mengatasi masalah ini. Penjarahan yang kerap terjadi merupakan ancaman besar bagi keberlanjutan industri sawit di wilayah Kalteng.

Menurut Teras Narang, mantan Gubernur Kalimantan Tengah (2005-2015), permasalahan penjarahan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

“Yang namanya pemerintah, tentu saja mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, bahkan hingga desa,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (5/9/2024).

Teras menekankan pentingnya adanya dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengetahui siapa dalang di balik aksi penjarahan dan apa penyebab utamanya.

Keterlibatan pemerintah menjadi sangat krusial karena izin operasional perusahaan sawit juga datang dari pemerintah.

Baca Juga

Pengamat Desak Kejagung Ungkap Sosok Penyelenggara Negara yang Terlibat dalam Korupsi Sang Konglomerat Samin Tan

Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya iklim investasi yang kondusif bagi para investor yang menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah.

Menurut Teras, selain dialog, diperlukan juga tindakan tegas dari aparat penegak hukum. “Aparatur penegak hukum harus turun dan melakukan penegakan hukum,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, Syaiful Panigoro, juga menyoroti bahwa isu penjarahan kebun sawit ini bukanlah hal baru. 

Penjarahan ini sudah berlangsung lama, dan tidak lagi murni karena tuntutan masyarakat,” jelas Panigoro.

Menurutnya, saat ini aksi penjarahan dilakukan secara terorganisir oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi. Meski diakui bahwa perusahaan sawit mungkin ada kekurangan dalam hal perizinan, namun hal itu tetap harus diatur sesuai aturan yang berlaku.

Panigoro kemudian memberikan analogi untuk memperjelas situasi, “Ibarat seseorang yang menempati rumah yang belum selesai pengurusan sertifikat dan IMB-nya, terus terjadi pencurian kemudian dibiarkan saja? Tentu harus tetap diproses.” 

Menurutnya, aparat hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus pidana seperti pencurian dan penjarahan, karena membiarkannya hanya akan memperburuk situasi.

GAPKI sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha kelapa sawit sangat berharap agar ada penegakan hukum yang tegas.