Sindir Airlangga Hartarto soal Jatah Kursi Menteri, Bahlil Sebut Golkar Tak Pernah Menuntut: Lihatlah Perkembangannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa partainya tidak pernah secara langsung minta jatah menteri kepada presiden terpilih.

Meski begitu, ia sempat menyindir pernyataan Ketua Umum sebelumnya, Airlangga Hartarto, yang pernah menyampaikan permintaan jatah menteri kepada pemerintah.

"Saya tidak pernah membuat target (kursi menteri), tetapi tolong ceritakan ketua umum terdahulu sudah ngomong kan, jadi kita lihatlah perkembangannya ya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (21/9/2024).

Bahlil menekankan bahwa penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan itu.

Ia menyatakan akan menghormati keputusan apapun yang dibuat oleh pemerintahan mendatang.

Bahlil juga enggan membeberkan nama-nama calon menteri yang mungkin diajukan oleh Partai Golkar untuk kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Golkar Ungkap 8 Nama Potensial Pengganti Gibran, Siapa Saja?

"Menyangkut dengan nama dan segala macam, saya pikir tinggal tunggu mainnya saja," ujarnya singkat.

Namun yang jelas, Bahlil menegaskan bahwa Golkar akan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tanpa mempermasalahkan siapa yang nantinya akan menduduki posisi menteri.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo, salah satu politisi Partai Golkar, menyatakan bahwa Golkar sudah menyodorkan beberapa nama calon menteri untuk pemerintahan baru.

Menurutnya, nama-nama tersebut sudah diserahkan langsung oleh Bahlil Lahadalia kepada Prabowo Subianto.

"Nama-nama menteri di Golkar sudah dimasukkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil kepada Pak Prabowo. Cuma siapa yang bakal nanti dipilih ya tunggu saja, sabar," ungkap Bamsoet, dikutip dari Antara.

Bamsoet juga mengungkapkan bahwa nama-nama calon menteri tersebut sudah disiapkan sejak masa kepemimpinan Airlangga Hartarto. "Yang saya tahu ketika Pak Airlangga menyampaikan kepada saya itu diminta, waktu saya masih dengan Pak Airlangga, beliau menyampaikan bahwa kita sudah menyetor sejumlah nama," jelasnya.

Setelah pergantian kepemimpinan ke Bahlil Lahadalia, kata Bamsoet, daftar nama tersebut mungkin saja mengalami penyesuaian.

"Tentu dengan Pak Bahlil ada penambahan atau koreksi, bisa saja terjadi ya," katanya menambahkan.

Dengan tetap menghormati hak prerogatif presiden terpilih, Golkar berkomitmen mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa menuntut jatah kursi menteri. (ant/rpi)