Kesejahteraan Sosial selama 10 Tahun Jokowi: Apakah Program BLT, PKH, dan Kartu Prakerja Memberi Dampak Nyata untuk Rakyat?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia.

Menjelang masa pensiun, Kantor Staf Presiden (KSP) merilis laporan mengenai capaian kinerja Jokowi selama satu dekade memimpin negeri ini.

Laporan ini menyoroti berbagai sektor, salah satunya adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat selama 10 tahun terakhir.

Laporan KSP bertajuk "Capaian 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo" menjelaskan bagaimana berbagai program sosial berhasil menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu hingga tahun 2024.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sejumlah program sosial yang diluncurkan Jokowi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, serta program subsidi lainnya.

Program-program tersebut dianggap berhasil membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bertahan hidup dengan lebih baik.

Baca Juga

Reaksi Jusuf Kalla soal Rismon Bantah Seret Namanya dalam Kasus Ijazah Jokowi: Itu Tidak Ada Artinya untuk Saya

"Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memberikan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera dan mandiri," tulis KSP dalam laporannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

Saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2024, Jokowi menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, dana sebesar Rp225 triliun telah dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan.

Anggaran ini digunakan untuk mendukung sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya. Tak hanya itu, Rp60,3 triliun dana Kartu Prakerja selama lima tahun juga telah dimanfaatkan untuk melatih 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.

"Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahunnya. Dan, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga menambahkan bahwa pembangunan ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya membawa manfaat bagi individu, tetapi juga membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama.

"Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama," lanjutnya.

Dampak Nyata Program Kesejahteraan Sosial Jokowi

Menurut data yang dirilis KSP, pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9,03%.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2013 sebelum Jokowi menjabat, tingkat kemiskinan mencapai 11,46%. Dengan kata lain, terjadi penurunan sebesar 2,43% dalam sepuluh tahun terakhir.

Selain itu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa, yang artinya turun 3,38 juta orang dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 28,6 juta orang.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilampirkan KSP juga menunjukkan penurunan signifikan pada kemiskinan ekstrem.

Tingkat kemiskinan ekstrem pada 2024 tercatat sebesar 0,8%, dibandingkan dengan 7,9% di tahun pertama Jokowi menjabat pada 2014.

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan tren yang konsisten dan signifikan. Pada tahun 2014, kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 7,9%, dan angka ini terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 turun menjadi 7,2%, diikuti dengan penurunan bertahap hingga 6,5% pada 2016 dan 5,7% pada 2017.

Progres ini terus berlanjut dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4,6% pada 2018, dan semakin turun menjadi 3,7% pada 2019. Meski sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yaitu sebesar 4,2%, namun tren penurunan kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada tahun 2021, kemiskinan ekstrem kembali berada di angka 3,7%, dan angka ini menurun drastis pada 2022 menjadi 1,7%. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 1,1%, dan akhirnya pada tahun 2024, turun lagi menjadi 0,8%.

Secara keseluruhan, penurunan kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu 10 tahun ini mencapai 89,8%, sebuah pencapaian besar yang menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Sumber :

• KSP

Bewrdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa program sosial di era Jokowi seperti PKH, BLT, dan Kartu Prakerja terbukti memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menjadi bukti konkret dari implementasi kebijakan sosial yang dilakukan selama satu dekade terakhir.

Warisan Kesejahteraan Sosial Jokowi untuk Prabowo dalam APBN 2025

Dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Presiden Jokowi menjelaskan arah anggaran negara untuk tahun berikutnya.

Dia menegaskan bahwa APBN 2025 disusun dengan fokus pada menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat. Selain itu, anggaran ini juga dirancang untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Jokowi menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai jalan menuju kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. 

Dalam jangka menengah, pemerintah mendesak percepatan transformasi ekonomi yang melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah seperti pendidikan berkualitas, makanan bergizi gratis untuk anak-anak, serta renovasi sekolah menjadi prioritas penting. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi yang produktif, inovatif, dan kompetitif.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus adalah Program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekaligus memberdayakan UMKM, terutama di daerah.

Program ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Program ini akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis, kelembagaan, serta tata kelola yang baik.

Selain itu, fokus lain adalah pada percepatan renovasi sekolah. Ini penting untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik, serta menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Jokowi menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang mendukung tumbuhnya generasi unggul melalui pembangunan sekolah unggulan serta peningkatan kualitas pendidikan.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengalokasikan Rp722,6 triliun guna mendanai program-program seperti peningkatan gizi anak, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan, beasiswa, serta penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan riset.

Di sisi lain, pemerintah juga menganggarkan Rp504,7 triliun untuk program perlindungan sosial, demi meringankan beban masyarakat miskin dan rentan.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp197,8 triliun atau setara dengan 5,5% dari total belanja negara.

Anggaran ini akan difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular seperti TBC, dan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Peralihan kepemimpinan dari Presiden Jokowi kepada Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tantangan besar yang dihadapi negara ini memerlukan solusi yang berkelanjutan.

Mandat kesejahteraan ini akan menjadi tonggak penting untuk mencapai kemajuan yang nyata dan menjawab aspirasi rakyat Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Meski masa jabatannya segera berakhir, warisan program sosial yang telah berjalan diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (rpi)