Prabowo Bakal Buru 300 Pengusaha yang Tak Bayar Pajak hingga Rp300 Triliun, Hashim: Bisa untuk Makan 9 Juta Anak

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto bertekad bakal mengejar para pembangkang pajak yang telah membuat kerugian besar bagi negara.

Pasalnya, ada sekitar 300 pengusaha yang belum memenuhi kewajiban pajak, dengan total tunggakan mencapai Rp300 triliun.

Prabowo disebut sudah menerima daftar 300 pengusaha tersebut, yang sebagian besar berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Daftar oknum pengusaha yang belum melunasi pajak ini diperoleh Prabowo dari Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala BKPK, Muhammad Yusuf Ateh.

Informasi tentang data pengusaha yang tidak tertib pajak itu juga telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Hashim S. Djojohadikusumo dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha di gedung Kadin Indonesia, Jakarta, pada awal minggu ini.

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Adik Prabowo yang juga anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) itu menyebutkan bahwa ada indikasi kuat bahwa para pengusaha sawit ini telah melakukan pelanggaran.

"Ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujar Hashim, dikutip Rabu (9/10/2024).

Menurut Hashim, total utang pajak dari para pengusaha tersebut mencapai Rp300 triliun.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada anggota Kadin yang terlibat dalam daftar tersebut. 

"Sampai Rp300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, saat ini Pak Prabowo siap, kita sudah dapat daftar 300 lebih (pengusaha), saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkap Hashim lagi.

Dengan rencana penguatan pengawasan perpajakan oleh Kementerian Penerimaan Negara, Prabowo berharap pemerintah dapat memperoleh tambahan penerimaan senilai Rp50 triliun setiap tahunnya. Hashim pun menjelaskan manfaat nyata dari kebijakan ini.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis dua kali sehari untuk 9 juta anak, tolong catat ini direkam, ini setiap Rp50 triliun kita dapat tutup kebocoran kita bisa berikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa," ujar Hashim.

Prabowo tampaknya sangat serius dalam upayanya untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia, terutama dalam mengejar para pengusaha yang menghindari pembayaran pajak.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga membantu pemerintah mencapai tujuan sosial seperti memberikan makanan gratis bagi anak-anak.

Kebijakan ini bisa menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (rpi)