3 Nama Kandidat Menteri/Kepala Penerimaan Negara, Edi Slamet Irianto Masuk: Siap Isi Kementerian Baru di Kabinet Prabowo-Gibran?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan merealisasikan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian/Badan Penerimaan Negara dalam kabinetnya nanti.

Kementerian ini akan dibentuk atas usulan pemisahan tugas Badan Penerimaan Negara yang selama ini diampu oleh  Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan.

Sekretaris HIPMI Tax Center,  Dr. (C) Mierza Darsya Putra, dalam keterangannya menekankan bahwa Kementerian Penerimaan Negara harus dipimpin oleh satu Menteri dan dua Wakil Menteri, guna mencapai target penerimaan negara sebesar 23% pada tahun 2029.

"Sudah selayaknya untuk penerimaan negara memiliki 1 Menteri dan 2 Wakil Menteri mengingat tugas yang berat dalam mencapai rasio penerimaan 2029 sebesar 23%. Kegagalan dalam penghimpunan negara bisa berdampak sistemik kepada pembiayaan program-program Prabowo-Gibran," ujarnya, Kamis (10/10/2024).

Mengingat komposisi penerimaan negara hampir 75% lebih berasal dari penerimaan pajak, Menteri Penerimaan Negara, kata Mierza, sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang memahami administrasi perpajakan.

Semenetara jabatan Wakil Menteri, menurutnya bisa diisi oleh mereka yang memahami penerimaan negara bukan pajak dan bea cukai.

Baca Juga

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Investasi dan Ketahanan Pangan Dinilai Jadi Catatan Positif

Adapun Prabowo disebut telah mengantongi sejumlah kandidat menteri dan wakil menteri yang bakal menjadi pemimpin lembaga dengan tugas mengumpulkan dana negara melalui pajak, bea, cukai hingga PNBP tersebut.

Hal itu juga sempat disampaikan oleh adik kandung Prabowo Subianto yang juga merupakan Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, Hashim S. Djojohadikusumo.

"Badan Penerimaan Negara (akan) menjadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada, dan di situ Prabowo akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujar Hashim saat diskusi dengan Kadin Indonesia, Senin, 7 Oktober 2023.

Berdasarkan informasi yang beredar dan dihimpun oleh tvOnenews.com, setidaknya ada 3 nama yang disebut sebagai calon Menteri/Kepala Penerimaan Negara. Berikut adalah masing-masing nama dan profil singkatnya:

1. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., GRCP

Anggito adalah mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang menjabat pada periode 2006-2010. Secara pengalaman, ia memang memiliki kompetensi dalam merumuskan kebijakan fiskal dan perencanaan kebijakan ekonomi nasional.

Tokoh kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 itu juga pernah menjadi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (2012-2014). Saat itu, ia mengampu bertugas mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, salah satu bidang penting di Kementerian Agama.

Karirnya berkembang pesat pada era Sri Mulyani jilid I dan berhasil lolos sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga tahun 2019. Saat ini, lulusan Universitas Pennsylvania itu menjadi Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

Meski pengalamannya cukup bagus, Anggito masih dianggap kurang pengalaman dalam administrasi perpajakan dan kepabeanan, dua bidang yang krusial untuk kementerian penerimaan negara. Selain itu, masih terdapat isu pribadi yang perlu diklarifikasi untuk meningkatkan kepercayaan publik.

2. Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si.

Lahir di Kuningan, 3 Mei 1963, Edi Slamet Irianto pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I (2013-2015). Saat itu, ia bertugas untuk mengelola penerimaan pajak di salah satu wilayah penting Indonesia, dengan fokus pada efisiensi dan kepatuhan pajak.

Setelahanya, Edi Slamet kemudian juga pernah mengampu jabatan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP (2015-2016) yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengumpulan piutang pajak di tingkat nasional.

Pada tahun 2016-2021, ia ditunjuk untuk menjadi Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II (2016-2021) yang bertugas mengawasi penerimaan pajak di wilayah Jakarta Selatan yang merupakan pusat bisnis dan komersial. Setelah itu, ia memimpin pengelolaan pajak sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara (2021-2023).

Jebolan Lemhanas RI itu saat ini menjadi Guru Besar Ilmu Politik Hukum Pajak, Universitas Islam Sultan Agung (2023-sekarang). Selain itu, Edi Slamet adalah Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo-Gibran 2024 yang bertugas merumuskan strategi penerimaan negara dan kebijakan perpajakan dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran.

Meski Memiliki Prestasi sebagai praktisi kebijakan dan administrasi perpajakan, Edi belum pernah menangani kebijakan administrasi kepabeanan dan belum pernah menjabat sebagai eselon 1.

3. Dr. Permana Agung Dradjattun, M.Sc.

Permana Agung boleh dibilang lebih senior dari dua kandidat sebelumnya. Tokoh kelahiran Lombok, 27 Oktober 1952 itu pernah menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada 1998-2002 silam.

Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Bea dan Cukai mengalami berbagai reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan dalam sektor kepabeanan.

Selain itu, Permana Agung juga sempat menjadi Dirjen Kekayaan Negara yang mengelola dan memantau kekayaan negara serta aset-aset yang dimiliki pemerintah. Lulusan University of Notre Dame (AS) itu juga pernah menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang berperan dalam pengawasan dan evaluasi internal terhadap kebijakan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia pernah menjadi Staf Ahli Menkeu Bidang Hubungan Internasional dan Kerjasama Ekonomi sampai pada tahun 2012). Saat itu, ia bertugas menangani kerjasama ekonomi internasional serta hubungan bilateral yang penting untuk keuangan negara.

Setelahnya, hingga saat ini, Pramono diketahui menjadi Komisaris Independen Sampoerna Agro, salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Indonesia.

Meski pengalamannya panjang dan cukup cemerlang, Permana Agung memiliki usia yang tidak muda lagi. Terlebih mengingat posisinya sekarang, ia dikhawatirkan memiliki conflict of interest dengan perusahaan rokok karena ia adalah komisaris salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia.

Secara garis besar, 3 kandidat Menteri/Kepala Penerimaan Negara di tersebut memiliki latar belakang yang kuat di bidang keuangan dan kebijakan publik, tetapi dengan fokus, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda-beda.

Dr. Anggito Abimanyu unggul di bidang kebijakan fiskal, Prof. Dr. Edi Slamet Irianto punya pengalaman dan keahlian di administrasi perpajakan, sedangkan Dr. Permana Agung Dradjattun memiliki pengalaman panjang di kepabeanan dan kekayaan negara. Menarik untuk dinantikan siapa yang bakal dipilih Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan strategis di kabinet yang susunannya akan disahkan kurang dari 2 pekan lagi. (rpi)