Setumpuk PR Tim Ekonomi Prabowo, Atasi Penurunan Kelas Menengah Jadi Fokus Utama

Jakarta, tvonenews.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengingatkan sejumlah PR bidang ekonomi yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto. 

Dari beberapa persoalan ekonomi, Aviliani meminta Prabowo untuk segera mengatasi masalah penurunan kelas menengah.

“Menurut saya, yang pertama harus dilakukan itu adalah persoalan menurunnya kelas menengah. Ini saya rasa harus menjadi fokus utama ya,” kata Aviliani, Rabu (23/10/2024).i

Dia menyebut, isu pertama yang perlu diperhatikan adalah soal pekerjaan sektor informal. Menurutnya, pemerintah harusnya tidak hanya fokus mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak.

“Apalagi kelompok miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari 64 persen. Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal yang lain,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti rencana program pembangunan tiga juta rumah dalam setahun yang diusulkan pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Eks Menag Sebut Ponpes Gontor Muliakan Presiden Prabowo

Aviliani menambahkan, insentif rumah telah menjadi upaya menopang kelas menengah sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lantaran properti disebut menjadi salah satu porsi belanja terbesar kelompok ini.

“Pertanyaannya adalah permintaan itu apakah punya kemampuan untuk mengangsur? Jangan-jangan yang dianggap backlog tiga juta rumah itu adalah calon pembeli, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan membeli. Jadi, ini juga harus realistis,” terangnya.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, Aviliani meminta pemerintah untuk memastikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, dengan kehadiran digitalisasi yang mendorong efisiensi serta tutupnya banyak perusahaan akibat terdampak Covid-19, kesempatan kerja kini relatif makin mengecil.

Kondisi itu juga dibarengi dengan minimnya kemunculan wirausaha baru. Ia mengatakan, kreditur dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diisi oleh orang-orang yang sama, yang mengindikasikan lambatnya pertumbuhan wirausaha baru. 

Situasi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah utama Kementerian UKM.

“Jadi, itu PR yang menurut saya perlu dikemukakan di awal,” tuturnya.(ant/nba)