Sri Mulyani Mulai Cari Kantor dan Atur Anggaran untuk Kementerian Baru Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sedang melakukan penataan barang milik negara (BMN) berwujud bangunan untuk menjadi kantor kementerian/lembaga baru yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pihanya juga merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 untuk mendukung program-program pada kementerian baru Prabowo itu.

"Dengan adanya kementerian/lembaga baru, perlu dilakukan restrulturisasi RKAKL dan DIPA agar program presiden dapat berjalan namun dengan tetap mempertahanlan prinsip tata kelola yang baik," kata dia, dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (24/10/2024).

Untuk lokasi kantor kementerian baru, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle.
 
Dalam arahannya, Menkeu juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.
 
Dia juga meminta agar K/L segera menunjuk pejabat atau pelaksana tugas baru, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otoritas di bidang penggunaan sumber daya internal K/L.
 
Ia juga menyebutt, pihaknya sudah menghadirkan rapat koordinasi untuk penyelarasan program dan kegiatan K/L, penyesuaian DIPA untuk pelaksanaan anggaran, serta penataan kembali status BMN dalam rangka penyesuaian kebijakan pemerintahan yang baru sesuai dengan Kabinet Merah Putih.
 
Sri Mulyani menekankan rapat koordinasi itu bersifat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, dan juga berbagai ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tetap akuntabel dengan sumber daya anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.
 
"Ini menandai sebuah era kepemimpinan RI yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena tiap presiden dan wakil presiden memiliki visi, misi, dan berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Menkeu.
 
Diketahui, Prabowo menetapkan terdapat 48 kementerian dalam kabinetnya, yang terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.
 
Jumlah kementerian itu lebih banyak dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terdapat sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo. (vsf)

Baca Juga

DPR Ungkap Tantangan Investasi Jumbo Jepang ke RI, Sebut Komitmen Rp384 Triliun Bukan Basa-Basi