Pemerintah Sebut Target 30 Juta UMKM Go Digital Terealisasi, Tak Sedikit Malah Alami Kesulitan

Jakarta, tvOnenews.com - Target pemerintah memindahkan 30 juta pasar UMKM ke digital diklaim sudah terealisasi.

Meski demikian, tak dipungkiri banyak pelaku UMKM yang sudag bermigrasi ke pasar digital justru kesulitan dalam aktivitas bisnisnya.

Hal itu diungkap oleh Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindyo, melansir antara, Selasa (5/11/2024).

"Target 30 juta UMKM bertransformasi dan masuk ke dalam ekosistem digital pada 2024 telah tercapai," ucap dia.

"Namun demikian, ada kendala yang dialami UMKM Indonesia dalam mengadopsi teknologi," lanjutnya.

Adapun, kendala itu disebutkan sepertin kemampuan menjalankan pasar digital hingga penyusunan laporan pembukuan secara digital.

Baca Juga

UMKM Mau Ekspansi Bisnis ke Luar Negeri? Ini 3 Strategi yang Perlu Dikuasai Pengusaha Indonesia

“Kendala seperti keterbatasan kemampuan pelaku UMKM mengadopsi teknologi digital dan literasi digital dan adaptasi UMKM dalam menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital masih rendah,” rinci dia.

Selain itu, katanya, UMKM di sejumlah daerah di Indonesia juga mengalami kendala lain yang meliputi akses terhadap teknologi yang masih menyulitkan.

Akibatnya Aktivitas UMKM yang dijalankan terkendala untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.

Hal lain, menurut dia, yakni adanya serbuan barang konsumsi asal impor yang jauh lebih murah mengakibatkan harga produk UMKM kalah saing dengan produk impor.

Adapun hingga ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa inisiatif untuk mengatasi hambatan yang dialami UMKM.

Antara lain reformasi kebijakan digitalisasi melalui Permendag 36 tahun 2023 dengan memberikan perlindungan UMKM lewat pembatasan barang cross border yang diperdagangkan di e-commerce.

Kedua, yakni memastikan setiap UMKM mendapatkan akses informasi, teknologi dan digitalisasi melalui program rumah produksi bersama atau RPB.

Program tersebut dikelola oleh koperasi dengan proyek percontohan ini ada 12 RPB di 11 provinsi di Indonesia.

Ketiga adalah mendirikan pusat layanan terpadu (PLUT) KUMKM yang merupakan unit teknis yang memberikan pendampingan usaha yang inklusif.

Serta menghadirkan pemberdayaan secara terstruktur dan komprehensif di beberapa daerah.

“Untuk meningkatkan layanan produktivitas nilai tambah, kapasitas, kualitas dan daya saing yang terintegrasi dalam ekosistem yang komprehensif dan keempat pendampingan serta didukung dengan adanya rumah kesamaan dapat membantu pelaku UMKM dapat memiliki produk serta sertifikasi yang sesuai dengan standard,” katanya.

Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan akses pembiayaan UMKM dengan program KUR yang menawarkan suku bunga rendah dan syarat yang lebih mudah baik melalui KUR individu maupun KUR kluster.

Sementara soal digitalisasi laporan, pihaknya telah menyiapkan melalui aplikasi Lamikro dan penerapan AI credit scoring dan risiko manajemen. Selain itu, juga dilakukan peningkatan keterampilan teknologi dan informasi melalui pendekatan melalui pelatihan vokasional dan kompetensi serta diikuti pendampingan usaha terstruktur. (ant/vsf)