Hampir Separuh Anggaran KKP 2025 untuk Belanja Pegawai, Ini Langkah Menteri Trenggono Jalankan Rencana Kerja dengan Dana Rp3,31 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memaparkan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025 dalam rapat kerja pertama dengan Komisi IV di Gedung DPR RI pada Rabu (6/11/2024).

Rencana kerja KKP fokus pada peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, sejalan dengan prioritas nasional untuk kesejahteraan masyarakat maritim.

Program ini dirancang agar dapat langsung meningkatkan taraf hidup para nelayan dan pelaku usaha perikanan di berbagai daerah.

Dalam rapat tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa KKP mendapatkan anggaran sebesar Rp6,22 triliun untuk tahun 2025, dengan hampir separuhnya dialokasikan untuk belanja pegawai.

Sisanya, sekitar Rp3,31 triliun akan digunakan untuk mendanai program-program prioritas KKP, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Pertumbuhan ekonomi, rasio gini, penurunan tingkat kemiskinan dan nilai tukar nelayan menjadi prioritas pembangunan KKP tahun 2025,” kata Menteri Trenggono, Rabu (6/11/2024).

Baca Juga

Target 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih Dinilai Perlu Diikuti Pengelolaan Berkelanjutan

Lebih lanjut, ia merinci beberapa target utama KKP dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Target-target tersebut meliputi produksi perikanan sebesar 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan antara 105–108, pertumbuhan PDB perikanan sebesar 4–6%, dan nilai ekspor hasil perikanan senilai USD 6,25 miliar.

Selain itu, KKP juga menargetkan produksi garam sebesar 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi perairan sebesar 30 juta hektare, indeks kepatuhan pelaku usaha sebesar 82, serta lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan yang terserap di dunia usaha sebesar 75%.

Trenggono menegaskan bahwa target-target ini selaras dengan Visi dan Misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“KKP akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat melalui implementasi Kebijakan Ekonomi Biru,” tambahnya.

Implementasi ekonomi biru tersebut diwujudkan melalui lima kebijakan utama: perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau program Bulan Cinta Laut.

“Kami terus berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program ekonomi biru. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR-RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menyatakan apresiasi terhadap rencana kerja dan alokasi anggaran KKP sebesar Rp6,2 triliun.

Ia mendorong peningkatan anggaran KKP agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bisa lebih optimal, sekaligus mendukung pencapaian visi swasembada pangan dan ekonomi biru.

Komisi IV juga meminta agar setiap program yang disusun KKP berdampak langsung bagi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP dalam menyusun program dan kegiatan prioritas harus berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar produk kelautan perikanan, serta pelaku usaha kelautan perikanan di seluruh Indonesia sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Siti Hediati Soeharto.

Dengan alokasi anggaran dan target ambisius yang dimiliki, KKP diharapkan dapat membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat maritim dan mendukung Indonesia untuk mencapai visi ekonomi biru yang berkelanjutan. (rpi)