Jelang Libur Panjang, Kemenhub Minta Perusahaan Angkutan Umum Patuhi Standar Keselamatan

Jakarta, tvOnenews.com - Sebentar lagi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 segera terlaksana di bulan Desember. Tentu saja, akan ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang pulang ke kampung halaman mereka untuk berlibur.

Transportasi umum menjadi salah satu alternatif untuk bepergian ke luar kota atau pulang kampung menemui sanak saudara saat berlibur. 

Oleh karenanya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta perusahaan angkutan umum agar mematuhi standar keselamatan transportasi.

Solihin Purwantara selaku Pelaksana Tugas Direktur Angkutan BPTJ Kemenhub menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sudah menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) untuk memitigasi dan mencegah risiko kecelakaan pada bisnis perusahaan umum.

"SMK merupakan upaya untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) dan risiko kecelakaan pada proses bisnis perusahaan dan memitigasi agar tidak terjadi kecelakaan," kata Solihin dalam keterangan di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sertifikasi SMK-PAU adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan melindungi seluruh pihak baik pengusaha, pekerja, serta pengguna jasa transportasi dari risiko kecelakaan, guna memastikan keamanan operasional dalam pelayanan angkutan umum.

Baca Juga

Kemenhub: Regulasi Potongan Komisi 8 Persen Hanaya Dikhususkan untuk Ojol

"SMK-PAU tidak hanya ditujukan kepada perusahaan angkutan barang, tetapi juga perusahaan angkutan penumpang," ujarnya.

Lewat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kemenhub kembali menyerahkan Sertifikat SMK-PAU pada 19 perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi standar.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan pembimbingan serta pendampingan oleh BPTJ yang bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk penilaian dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum.

Terdapat 10 Elemen Keselamatan yang dinilai secara ketat sebagaimana tertuang dalam PM Nomor 85 Tahun 2018.

Kesepuluh elemen tersebut meliputi komitmen dan kebijakan; pengorganisasian; manajemen bahaya dan risiko; fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; dokumentasi dan data; peningkatan kompetensi dan pelatihan; tanggap darurat; pelaporan kecelakaan internal; monitoring dan evaluasi; dan pengukuran kinerja.

Tahun ini BPTJ telah menyerahkan sertifikat SMK-PAU kepada 42 perusahaan angkutan umum berbasis orang ataupun barang.

"Ini merupakan ketiga kalinya kami menyerahkan sertifikat kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan standar yang ditentukan. Sehingga total yang dikeluarkan sepanjang 2024 ada 42 sertifikat," kata Solihin. 

Lain halnya dengan tahun 2022, BPTJ juga telah menyerahkan 4 sertifikat, angka itu sama dengan tahun 2023.

Sertifikat tersebut menandakan bahwa perusahaan-perusahaan penerima telah memenuhi standar manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang mencakup pelatihan pengemudi, perawatan armada, serta penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan regulasi.

"SMK-PAU bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas transportasi publik yang aman dan terpercaya. Kami berharap sertifikat ini memotivasi perusahaan angkutan lain untuk berpartisipasi," jelas Solihin.

Selain penyerahan sertifikat, acara ini juga diisi dengan sosialisasi pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang ketat oleh Investigator Senior KNKT Achmad Wildan. Wildan menyoroti beberapa kejadian kecelakaan kendaraan besar beberapa waktu terakhir ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama dari sisi pengemudi, terjadi karena kondisi tubuh yang tidak prima atau dalam keadaan tidak sehat, tidak bugar, dan tidak kompeten dalam memahami teknologi kendaraan.

"Kedua, banyak ditemukan kendaraan yang tidak siap operasi dan terdapat malfunction," ucapnya.

Ketiga disebabkan kurangnya pemahaman terhadap karakteristik rute yang dilalui. Keempat karena tata cara pemuatan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan.

"Selain itu, setidaknya telah terjadi 5.200 kasus kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia dan disebabkan karena rem blong," tutur Wildan.

Menurut Wildan, kecelakaan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi jika perusahaan menerapkan SMK-PAU dengan konsisten.

"Bisa dikatakan SMK adalah obatnya untuk mencegah kecelakaan yang berulang terjadi," ungkap Wildan.

Wildan juga mengingatkan agar perusahaan angkutan umum harus melakukan pengecekan dan perawatan rem secara berkala, serta memastikan kualitas komponen.

"Serta meningkatkan keterampilan pengemudi dalam menghadapi kondisi darurat untuk mengantisipasi risiko rem blong," pungkas Wildan. (ant/nsp)