Harga Tiket Pesawat Bakal Turun Sebelum Libur Natal dan Tahun Baru, Ini Kata Kemenhub

Jakarta, tvonenews.com - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengungkap peluang harga tiket pesawat sebelum libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Setelah hitung-hitungan kemarin, dari hasil rapat itu kemungkinan besar tiket pesawat akan turun," kata Suntana, dikutip Minggu (17/11/2024).

Suntana mengatakan bahwa pemerintah masih mengkalkulasikan terhadap biaya operasional setiap pesawat, termasuk berbagai beban yang menjadi faktor penentu harga tiket.

Berdasarkan hasil perhitungan awal, lanjut dia, ada indikasi kuat bahwa harga tiket pesawat bisa mengalami penurunan sebelum masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Target kita itu (tiket pesawat turun sebelum Natal 2024 dan Tahun Baru 2025) sebagai kado Natal, Tahun Baru," tuturnya.

Menurut Suntana, Kemenhub masih berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian dan Kementerian Infrastruktur untuk mewujudkan target penurunan harga tiket sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Kemenhub Lakukan Perombakan Jabatan Upaya Ciptakan Pemerintahan yang Profesional

"Kementerian (Perhubungan) sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Kementerian Perekonomian dan Kementerian Infrastruktur dengan kementerian yang lain sedang menghitung (target penurunan harga tiket pesawat)," ujarnya.

"Dari Kementerian Perhubungan juga sebagai regulasi sudah mengundang dan berdiskusi dengan teman-teman dari pihak Airline. Udah kita lakukan," tuturnya.

Meski belum diketahui seberapa besar penurunan harga tiket tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi beban biaya transportasi bagi masyarakat.

"(Berapa besar potensi turunnya?) we don't know, kan lagi hitung-hitungan, kan hitung-hitungan lah, kita hitung-hitungan. Tapi yang jelas kita ingin menurunkan tiket (pesawat)," pungkasnya.

Meski PPN naik menjadi 12 persen pada tahun depan, aturan itu tetap fleksibel dan dapat dikecualikan bagi sektor-sektor yang langsung berdampak pada masyarakat.

"Gini, aturan itu kan bersifat luwes. Aturan itu bisa juga tidak diberlakukan kepada sektor-sektor terkait, karena yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kan ada beberapa kegiatan masyarakat juga yang tidak kena PPN kan, Itu kita lakukan," kata Suntana. (ant/nba)