Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Kadin Minta Pemerintah Terbitkan SK Pokja Percepatan KEK, KI, dan PSN

Jakarta, tvOnenews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target pemerintahan Prabowo Subianto.

Pokja ini bekerja sama dengan unsur pemerintah lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan seperti perizinan hingga infrastruktur.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, melalui program percepatan industri manufaktur dengan menitikberatkan pada optimalisasi peran KEK, KI, dan PSN sebagai penggerak utama perekonomian nasional dalam 5 tahun ke depan.

"Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI, dan PSN, Akhmad Ma'ruf Maulana, setelah rapat koordinasi dengan para perwakilan kementerian terkait, Jumat (6/12/2024).

Akhmad Ma'ruf menyebutkan, Pokja ini terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kementerian ATR/BPN.

Kadin mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian agar Pokja ini segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) secara resmi, serta kementerian terkait bisa mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen (Direktur Jenderal).

Baca Juga

Diplomatic Economic Breakfast, Kadin Beberkan Capaian Ekonomi di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Langkah tersebut diperlukan supaya tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN saat ini segera cepat teratasi.

"Kami meminta Kadin supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SK-kan secara resmi," kata Akhmad Ma'ruf.

Lebih lanjut, Akhmad Ma'ruf mengatakan bahwa Kadin akan terus mengawal proyek-proyek yang terhambat. Termasuk proyek-proyek non-APBN, termasuk proyek-proyek yang dimiliki oleh anggota Kadin dan swasta.

Selanjutnya, usulan Pokja percepatan PSN non-APBN ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.